ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Asri Agung Putra mengatakan ada 208 proyek senilai Rp1,9 triliun milik Pemprov Kepri yang diawasi Tim Pendamping Pengawasan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Kepri. Menurut Asri, pihaknya berkomitmen untuk mengawasi pembangunan infrastruktur di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan.

“Sampai Agustus lalu, TP4D sudah melakukan pengawalan proyek strategis milik Pemprov Kepri sebanyak 208 dengan total Rp 1,9 triliun,” ujar Asri Agung Putra, belum lama ini.

Ditegaskannya, TP4D Kejati Kepri juga siap mengawal proyek Gurindam 12 dengan total anggaran Rp 415 miliar. Dijelaskannya, pendampingan yang diberikan bertujuan supaya pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan sesuai aturan tidak timbul masalah hukum.

Disebutkannya, aksi tersebut merujuk Inpres No 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di intansi pemerintahan. Dan juga dipertegas dengan keputusan Jaksa Agung yang membentuk TP4D.

Asri mengklaim, pihaknya sudah melaksanakan sesuai aturan dan tufoksinya, hal ini dengan telah terbukti dimana pendampingan seperti pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan I Dompak, pembangunan pusat pemerintahan Kepri dan juga proyek infrastruktur lainnya yang berjalan baik.

“TP4D melaksanakan fungsi pengawalan di Kepri, di tahun 2017 lalu ada sebanyak 171 proyek sterategis dengan total lebih dari Rp 1,2 triliun dan berjalan baik tanpa ada hambatan dan tidak ada proses hukum,” tegasnya.

Menurut Asri, selain itu pengawalan juga dilakukan di pemerintahan Kabupaten dan Kota yang ada di Kepri. Seperti pembangunan jalan layang di Simpang Jam Batam, pemangunan TPA Batam dan juga proyek sterategis lainnya yang bersumber dari anggaran dari APBN dan APBD.

“Kami juga mengawal pembangunan landasan bandara Letung, Anambas dengan kontrak sebesar Rp76 miliar, pembangunan bandara di Tambelan, Bintan, Kantor Pembendaharaan Kepri sebesar Rp46 miliar dan proyek lain-lainnya,” paparnya.

Ditambahkannya, hingga saat ini dalam pengawalan pembangunan proyek infrastruktur di Kepri belum ada kendala yang timbul terkait kasus hukum dan lainnya. Pihaknya untuk melaksanakan ini bekerja keras, sebab sumber daya manusia (SDM) di Kejati dan khususnya TP4D Kepri yang masih sangat terbatas.

“Kami juga punya tanggungjawab moral tentunya. Yakni untuk memberikan pendampingan, sehingga anggaran pembangunan tepat sasaran,” tutup Asri Agung. (jpg)