batampos.co.id – Pertemuan antara warga Kampung Wono Asri RT 002 RW 003 Desa Sebong Pereh dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Provinsi Kepri dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Bintan Tanjungpinang terkait program rehabilitasi hutan lindung di kilometer 77 tidak menemukan sepakat.

Pertemuan yang dimediasi Pemerintah Kecamatan Teluk Sebong dilakukan di aula kantor kecamatan tersebut, Senin (8/10) sekitar pukul 10.00 WIB.

Warga Kampung Wono Asri di Kilometer 77, Turatni menyampaikan, dirinya sudah 37 tahun tinggal di Kampung Wono Asri. Dulu dia dibolehkan menebang dan membangun rumah di wilayah yang dikenal dengan Sungai Tongkang.

“(Km) 77 bukan hutan lindung, dulu namanya jalan Sei Tongkang. Kalau di seberang jalan baru aslinya hutan lindung,” kata dia.

Dia menyampaikan dirinya mewakili masyarakat Kampung Wono Asri yang jumlahnya sekitar 100 an yang resah jika lahan mereka akan dijadikan kawasan Hutan Lindung.

“Yang mana kawasan Hutan Lindung mana yang bukan. Dan mana yang mau ditanami dan tidak. Tolong jelaskan  ke kami, terlebih kalau tidak boleh menebang, kalau masuk ditangkap padahal kami sudah lama menanam di sini,” kata dia.

Warga lainnya yang memiliki lahan di Kampung Wono Asri, Edi Marta mengatakan dirinya setuju program pemerintah terkait penanaman. Hanya yang jadi saat ini keresahahan di masyarakat sebab disebut lahan tersebut kawasan Hutan Lindung.

“Sebelumnya kami tidak tahu itu kawasan hutan lindung tapi catchment area. Namun selama ini kami selalu bayar PBB dan punya surat, jadi perlu kejelasan,” kata dia.

Warga lainnya, Raja Ali Akbar menegaskan, Kampung Wono Asri Km 77 bukan Hutan Lindung.

“Kalau program pemerintah petani dibantu bibit pasti mau dan kami dukung. Tapi kalau dialihkan fungsi ke kawasan Hutan Lindung lain kisah, bisa ngamuk kami,” katanya.

“Iya apalagi disebut kalau Rehabilitasi Hutan Lindung Sei Jago. Di sini kan bukan Hutan Lindung Sei Jago tapi di sini Kampung Wono Asri Sei Tongkang,” kata Parno warga lainnya.

Sementara itu Plt BPDAS Kepri Masir menjelaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan soal lahan. Soal lahan ada di KPHP. Pihaknya hanya melakukan penanaman.

Dilakukan kegiatan ini karena menilai lahan di Km 77 lahan kritis sehingga perlu dilakukan penghijauan.

“Tujuan kami mengembalikan lahan-lahab itu sehingga tidak kritis lagi.

Tidak ada urusan setelah tanam diambil lagi atau apa,” katanya.

Warga saat menghadiri pertemuan yang dihadiri pihak BPDAS dan KPHP Bintan Tanjungpinang di Kantor Kecamatan Teluk Sebong, Senin (8/10) sekitar pukul 10.00 WIB. F slamet nofasusanto / batam pos.

Sementara Kepala KPHP IV Bintan Tanjungpinang Ruah Ali Maha menjelaskan, sebenarnya lahan di Km 77 merupakan catchment area berstatus hutan lindung. Saat itu keluar SK kehutanan karena waktu itu ada wacana pemerintah membangun bendungan untuk suplai air ke Singapura. Hanya wacana tersebut batal direalisasikan sebab Pemerintahan Malaysia kembali membuka keran suplai air ke Singapura.

Karena persoalan melebar dan membuat suasana panas, akhirnya Anggota DPRD Bintan dari Komisi II Umar Ali Rangkuti berusaha menengahi.

Dia menilai program penanaman ini sangat bagus hanya permasalahan kejelasan dan penyampaian dari KPHP dan BPDAS yang kurang disosialisasikan ke masyarakat.

“Yang masyarakat tanyakan setelah selesai penanaman ini lahan milik masyarakat ini akan dikembalikan utuh langsung ke masyarakat atau dijadikan hutan lindung?,” kata dia.

Karena pihak BPDAS dan KPHP tidak memberikan jawaban yang pasti terkait hal itu. Akhirnya semua pihak menyepakati pertemuan ditunda.

“Ya kita tunda dulu sampai BPDAS dan KPHP satu kata dulu. Karena masyarakat cuma mau  kepastian kalau lahan mereka tidak dijadikan hutan lindung,” jelasnya. (met)