ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Provinsi Kepri, Naharuddin mengatakan, Pemprov Kepri sampai saat ini masih kekurangan lebih kurang Rp356 miliar untuk menutupi kegiatan tahun 2018 ini. Menurut Nahar, secara pasti kekurangan tersebut tergantung pada realiasi pendapatan sampai akhir Desember mendatang.

“Berapa jumlah pastinya, tergantung antara cashflow dengan kebutuhan. Apabila pendapatan tidak mencapai target, maka terjadilah kurang bayar,” ujar Naharuddin menjawab pertanyaan Batam Pos, akhir pekan lalu di Tanjungpinang.

Mantan Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Kepri tersebut menegaskan, kekurangan yang terjadi atas kegiatan di 2018 ini akan dituntaskan pada Februari 2019 mendatang. Karena APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2019 nanti, akan dirampungkan pada bulan November depan.

“Artinya pada bulan Januari sudah bisa mengajukan untuk tunda bayar tersebut. Kemudian pada bulan Februari, kekurangan kewajiban sudah diselesaikan,” tegas Naharuddin.

Masih kata Nahar, meskipun kekuatan APBD Kepri 2019 berpotensi tereduksi oleh kurang bayar. Akan tetapi
perencanaan pembangunan yang dilakukan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur dan investasi sumberdaya manusia seperti arahan Gubernur. Dengan prioritas efisien dsm efektif, ada skala prioritas pembangunan yang dilakukan.

“Seluruh arahan Bapak Gubernur menjadi perhatian dan pedoman bagi kita dalam menyusun program atau kegiatan pembangunan tahun anggaran 2019 untuk kepentingan masyarakat Kepri” jelas Nahar.

Belum lama ini, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Reni Yusnelli kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun memaparkan bahwa perhitungan sementara potensi penerimaan dan pendapatan 2019 sebesar Rp3,296 triliun.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua khawatir ekspektasi pendapatan jauh dari target. Hal itu berpotensi membuat besarnya lubang defisit anggaran. Menurut politisi Partai Hanura tersebut, defisit yang terjadi membuat adanya kebijakan tunda bayar. Karena kegiatan sudah pada berjalan.

“Sudah pasti akan terjadi perubahan kekuatan pada pondasi APBD 2019 mendatang. Karena besarnya kebutuhan untuk menyelesaikan tunda bayar kegiatan 2018,” ujar Rudy Chua, kemarin.(jpg)