Endri Sanopaka. F.Yusnadi / Batam Pos

 

batampos.co.id – Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Tanjungpinang, Endri Sanopaka mengatakan Pemprov Kepri dan DPRD Kepri harus bersinergi dalam menetapkan APBD 2019. Kepentingan politik bisa menyebabkan pembahasan menjadi tarik ulur.

“Kita berharap pembahasan APBD Kepri 2019 dapat berjalan sesuai jadwal. Sehingga tidak terkena sanksi karena dari pusat yang menyebabkan kerugian bagi daerah,” ujar Endri Sanopaka menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (16/10) di Tanjungpinang.
Dijelaskannya, baik 2018 maupun 2019 sudah merupakan tahun politik. Sehingga tidak bisa dipungkiri, banyak kepentingan politik dalam struktur APBD nanti. Bahkan kata Endri, lewat APBD 2018 ini sudah terlihat banyaknya kegiatan yang bersumber dari aspirasi dewan ataupun pokok pikiran dewan yang dislipkan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri.
“Tentunya kita tidak ingin, karena kepentingan politik menyebabkan pengesahan menjadi tarik ulur. Jangan karena kepentingan kelompok, kepentingan publik dikorbankan,” tegas Endri.
Melihat situasi dan kondisi keuangan daerah yang sedang sekarat, Endri mengharapkan eksekutif dan legislatif harus benar-benar merancang skala prioritas yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di 2019. Artinya, bukan orientasi untuk membiayai kepentingan politik di 2019.
“Yang kita ingatkan adalah jangan sampai merancang belanja yang tidak rasional dengan pendapatan sehingga berakibat pada terjadinya defisit APBD, dan mengorbankan kepentingan publik,” tegas Endri
Ditambahkannya, persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah jangan sampai ada tunda bayar kegiatan di 2018 yang kemudian dibayarkan di 2019. Karena apabila itu sampai terjadi, bisa-bisa ekonomi Kepri benar-benar tidak bergerak.
“Dengan adanya tunda bayar, struktur APBD Kepri akan timbang. Karena alokasinya hanya akan membiayai belanja rutin dan membayar hutang saja,” tutup Endri.
Sementara itu, Gubernur H Nurdin Basirun ingin memastikan pemanfaatan anggaran belanja tahun 2019 semakin efektif, efisien dan berihak ke masyarakat. Seluruh perencanaan organisasi perangkat daerah, dicek satu persatu rancangannya. Terutama kegiatan yang bersentuhan  langsung dengan masyarakat.
“Setiap rupiah harus memberi manfaat untuk masyarakat. Harus mampu menggerakkan ekonomi mereka,” ujar Gubernur Nurdin dalam siaran persnya, kemarin.
Menurut Gubernur, pembahasan RAPD Kepri 2019 sudah dilakukan marathon sejak Senin (15/10) lalu. Pada Senin, pembahasan berlangsung hingga pukul 21.00 WIB. Dalam pembahasan itu, Nurdin didampingi Ketua Tim Annggaran Pemerintah Daerah (TAPD) H TS Arif Fadillah, Asisten Administrasi Umum Muhammad Hasbi dan Kepala Barenlitbang Naharuddin MTP.
Dari jadwal yang ditetapkan, pembahasan marathon ini akan berakhir, Kamis (18/10). Jika belum selesai, pembahasan tersebut diperkirakan masih berlanjut pad beberapa waktu ke depan. Nurdin juga ingin memastikan OPD tidak hanya membuat perencanaan yang hanya berorientasi proyek. Setiap kegiatan ada output dan outcomenya hatus jelas.
Skala prioritas, seperti pembangunan infrastruktur harus semakin dipertajam. Karena sememamgnya pembangunan infrastruktur adalah prioritas yang diinginkan Gubernur. “Setiap kegiatan harus mendorong peningkatan dan pergerakan ekonomi masyarakat,” jelas Nurdin.
Sekdaprov Aris Fadillah juga menekankan tiap OPD melakukan sejumlah inovasi. Apalagi pada perencanaan pembangunan. Mantan Sekda Karimun tersebut juga ikut memastikan anggaran dan perencanaan harus fokus pada prioritas yang jelas. Arif ingin memastikan bahwa semua hasilnya menjadi semakin baik.
“Kita harus berubah dan bergerak semakin baik. Terbaik untuk masyarakat,” ujar Sekda Arif.
Sementara itu, Kepala Barenlitbang, Naharuddin juga menekankan kepada para para Kepala OPD menyusun kegiatan sesuai tugas pokoknya masing-masing. Prinsip efektif dan efisien harus menjadi yang utama.  “Kegiatan yang disusun itu tentunya bersentuhan dengan kepentingan masyarakat,” ujar  Nahar menambahkan.(jpg)