Kajari Bintan Sigit Prabowo ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/10). F. Slamet Nofasusanto / Batam Pos

batampos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bintan akan melibatkan Lembaga Penilaian Jasa Konstruksi (LPJK) untuk menemukan kerugian negara terkait mangkraknya pembangunan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bintan di Kijang Kecamatan Bintan Timur.

Hal ini diungkapkan Kajari Bintan Sigit Prabowo saat ditemui di ruang kerjanya Kantor Kejari Bintan yang terletak di Kilometer (Km) 16, Selasa (16/10).
Berdasarkan laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sigit mengatakan ditemukan kelebihan bayar sekitar Rp 30 juta. Hanya sudah ada pengembalian sekitar Rp 29 juta lebih.
Karena itu pihaknya akan melibatkan LPJK untuk melihat spesifikasi material bangunan.
“Nanti akan dilihat apakah sesuai atau tidak,” ujar Sigit.
Dia menjelaskan spesifikasi yang akan dilihat ialah yang berkaitan konstruksi serta bahan-bahan bangunan yang digunakan mulai besi dan lain sebagainya.
“Kalau nantinya spesifikasi bangunan tidak sesuai maka akan ditingkatkan,” tutup Sigit.
Diberitakan sebelumnya, Kejari Kabupaten Bintan melakukan penyelidikan terhadap ruang rawat inap RSUD Bintan yang terletak di Kijang Kecamatan Bintan Timur karena mangkrak. Padahal proyek yang dialokasikan anggaran pada tahun 2014 dan 2015 ini menelan anggaran sekitar Rp 12 miliar. (met)