batampos.co.id – Menyikapi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam yang mengabulkan gugatan pengusaha terkait sengketa Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam. Pemprov Kepri langsung menyatakan banding atas keputusan tersebut.

“Dalam posisi sebagai Pengacara Pemprov Kepri, kami akan mengajukan banding. Karena putusan majelis hakim tidak didasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi di PTUN Batam,” ujar Andi Muhammad Asrun dalam siaran persnya, Selasa (16/10).
Menurut Asrun, dalam kesaksiannya, dua saksi dari para Penggugat tidak memberikan keterangan yg mendukung dalil-dalil gugatan. Pihaknya sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Padahal sejak 2016 dan 2017 gugatan pengusaha tetap tidak diterima.
“Seharusnya sudah ada yuris prudensinya. Karena materi gugatannya tetap sama seperti tahun sebelumnya,” paparnya.
Pria yang juga merupakan Akademisi Universitas Pakuan, Bogor tersebut menegaskan, majelis hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri, Nurdin Basirun Nomor 408 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam tahun 2018 telah melalui mekanisme sesuai peraturan ketentuan yang ada.
“PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan adalah pegangan bagi Gubernur dalam menentapkan keputusan tersebut. Ketika tidak terjadi kepahaman antara pengusaha dengan pekerja, Gubernur juga diberikan kapasitas untuk membuat kebijakan,” jelas Asrun.
Ditegaskannya, kewenangan tersebut merujuk pada Putusan Kasasi MA tahun 2017 dan 2016 yang menyatakan Gubernur berwenang menetapkan UMSK. Akan tetapi, kata Asrun, dasar tersebut tidak menjadi pertimbangan sedikitpun oleh Majelis Hakim.
“Gugatan yang dilayangkan penggugat tuntanya tetap sama seperti gugatan tahun yang lalu. Yakni meminta SK Gubernur tentang UMSK Batam di batalkan,”jelasnya lagi.
Lebih lanjut katanya, sebelum Gubernur meneken SK Gubernur Nomor 408 Tahun 2018 tersebut, prosesnya sudah melalui perjalanan yang panjang. Bahkan beberapa kali usulan dari Walikota Batam, Muhammad Rudi dikembalikan. Asrun menilai, kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Kepri sudah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Karena ia yakin, Gubernur tidak berani melanggar aturan yang sudah ada. Acuannya tetap pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Upah Minimum.
“Persoalan UMSK Batam adalah masalah yang sensitif. Karena setiap tahun tetap berakhir di meja pengadilan. Meskipun demikian, PTUN tetap menyatakan putusan Gubernur tersebut sudah benar,” papar Asrun
Disebutkannya, apa yang ia pelajari dari materi gugatan, pihak melihat ada upaya dari sekelompok pengusaha untuk mengulur penerapan SK Gubernur Nomor 408 Tahun 2018. Karena penggugat sengaja membuat kekeliruan dasar penetapan SK Gubernur tentang UMSK Batam. Atas dasar itu, Asrun berharap majelis hakim yang ditunjuk tidak terjebak dalam drama tersebut.
“Penetapan objek sengket sepenuhnya sudah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlalu,” tegasnya lagi.
Ditambahkan Asrun, ada enam pihak yang melayangkan gugatan ke PTUN Tanjungpinang di Batam. Mereka adalah Perhimpunan Hotel dan Restauran (BPC PHRI), Perkumpulan Galangan Kapal dan Lepas Pantai (BSOA) Batam, Real Estat Indonesia (REI), Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo). Selain organisasi tersebut, ada dua perusahaan, yakni atas nama PT. Linker Multi Karya, dan PT. Eugoss Indonesia Pratama.
“Kita hormati sikap para pengusaha. Tapi yang jelas, Gubernur membuat keputusan sesuai dengan kewenangannya. Artinya tidak keluar dari rambu-rambu yang ada,” tutup Asrun.
Seperti diketahui, lewat Surat Keputusan (SK) nomor 804 Tahun 2018, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sudah memutuskan besaran UMSK Batam 2018. SK tersebut diteken oleh Gubernur pada 8 Juni 2018 lalu. Adapun besar UMKS Batam untuk Kelompok I adalah Rp3.528.537. Kemudian untuk Kelompok II ditetapkan sebesar  Rp3.533.943. Sementara bagi Kelompok III adalah Rp3.611.664.(jpg)