Ilustrasi UMP (Upah Minimum Provinsi) F.Istimewa

 

 

batampos.co.id – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar sebesar 8,03 persen. Apabila mengacu pada ketentuan tersebut, UMP Kepri 2019 mengalami kenaikan Rp205.808 dari UMP tahun 2018 sebesar Rp2.563.000.

“Sampai saat ini, kami belum ada menerima terkait SE dari Kemenaker tentang ketentuan penetapan UMP Tahun 2019 ini,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri menjawab Batam Pos, Selasa (16/10) di Tanjungpinang.
Menurut Tagor, UMP Kepri 2018 ditetapkan sebesar Rp 2.563.000 atau naik sekitar 8,71 persen dari UMP tahun lalu yang nilainya Rp 2.358.454. Sehingga apabila, mengacu pada SE tersebut, kenaikan UMP 2019 dilihat dari besaran UMP Tahun 2018. Dijelaskan Tagor, pengesahan UMP adalah 60 hari sebelum berakhirnya tahun 2018 ini.
“Sampai saat ini, pembahasan UMP 2019 masih belum dilakukan. Karena menunggu terbitnya berita dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah. Dua komponen tersebut menjadi faktor kunci penetapan nanti,” jelasnya.
Masih kata Tagor, untuk penetapan UMK 2019 tentunya adalah setelah rampungnya pembahasan UMP 2019. Deadline waktunya adalah 40 hari sampai berakhirnya tahun 2018 ini. Disebutkannya juga, penetapan UMP Tahun 2018 lalu rumusan penetapan UMP Kepri Tahun 2018 adalah berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dengan menggunakan format pengupahan.
“Sampai saat ini, belum ada regulasi baru yang diterbitkan Kementerian Tenaga Kerja sebagai rujukan penetapan upah. Baik itu UMP maupun UMK,” tegas Tagor.
Ditambahkannya, perhitungan penetapan upah minimum yang akan terapkan pada 2019 nanti sama dengan upah minimum tahunan berjalan, ditambah upah minimum berjalan dikali inflasi per satu tahun. Kemudian ditambah pertumbuhan produk domestik bruto periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.
“Kita tidak akan keluar dari ketentuan ataupun aturan yang sudah diberlakukan. Apapun keputusannya nanti, semua pihak harus menghormatinya,” tutup Tagor.(jpg)