Andi M Asrun, Pengacara Pemprov Kepri. F.Istimewa

batampos.co.id – Pengacara Pemprov Kepri, Andi Muhammad Asrun mengatakan adanya peningkatan status kasus pelat baja Pemprov Kepri dari lidik ke penyidikan adalah menunjukan perkara ini tidak jalan ditempat. Menurut Asrun, persoalan ini harus diusut sampai tuntas.

“Jika persoalan ini tidak segera dituntaskan, akan ada persoalan baru lainnya. Karena ketika masa pemeliharaan Jembatan I Dompak tuntas, statusnya sudah menjadi aset daerah. Bukan lagi sebagai Konstruksi Dalam Pelaksanaan (KDP),” ujar Andi Asrun menjawab pertanyaan Batam Pos, Rabu (17/10) di Tanjungpinang.
Pria yang merupakan Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tersebut kinerja penyidik Polda Kepri sejauh ini. Ditegaskannya, jika pada hasil gelar perkara sudah ditemukan bukti yang kuat, ia berharap penyidik segera menetapkan tersangkanya.
“Apabila perlu segera ditangkap. Kita khawatir ada upaya untuk melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti,” tegasnya.
Menurut Asrun, apabila persoalan yang dilaporkan Pemprov Kepri ini tidak ada kepastian hukum, tentu memberikan dampak buruk bagi Pemprov Kepri. Dan bisa menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Atas dasar itu, mengharapkan pemahaman yang sama dari Polda Kepri.
“Semakin cepat tuntasnya perkara ini, tentu lebih baik. Sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum,” tutup Asrun.
Terpisah, Legislator Komisi I DPRD Kepri, Taba Iskandar menilai raibnya plat baja yang merupakan bagian dari aset Pemprov Kepri adalah murni merupakan tindak pidana. Meskipun demikian, politisi Partai Golkar tersebut mengkritik terkait amburadulnya pangkalan data (database) aset milik Pemprov Kepri.
“Jika ditanya apakah plat baja tersebut merupakan aset milik Pemprov Kepri? Jelas, bahwa itu adalah aset Pemprov Kepri,” ujar Taba Iskandar di Kantor DPRD Kepri.
Dewan Ultimatum Pemprov Kepri
Ditegaskannya, DPRD dalam hal ini Komisi I terus menginguti perkembangan proses penyelidikan yang sedang ditangani Polda Kepri. Apakah akan berkembang sesuai dengan ketentuan yang beraku (on progres) atau tidak. Menurut Taba, salah satu penyebab raibnya plat baja tersebut adalah tidak tertibnya Pemprov Kepri dalam penataan aset.
“Salah satu penyababnya adalah Standar Operasional (SOP) dalam penanangan aset tidak berjalan dengan baik,” tegas Taba.
Ditambahkannya, persoalan yang terjadi sekarnag ini harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Kepri. Sehingga masalah yang sama tidak terulang kembali kedepannya. Komisi I DPRD Kepri juga sudah menjadwalkan pembahasan soal aset dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat.
“Salah satu agendanya khusus tentang aset. Dibentuknya Perda Aset Daerah tujuannya adalah supaya Pemprov Kepri punya database aset yang baik dan tidak amburadul,” tutup Taba Iskandar.(jpg)