• Kajari Bintan, Sigit Prabowo dan Kepala Kantor BPJS TK Tanjungpinang Rini Suryani usai menandatangani MoU sekaligus rapat kerja bersama di kantor Kejari Bintan, Rabu (17/10). F. Slamet Nofasusato/Batam Pos

batampos.co.id – Dari 1.156 perusahaan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan (TK) dengan nilai mencapai Rp 3,6 miliar di wilayah kerja BPJS TK Tanjungpinang, sekitar 400-an perusahaan menunggak iuran BPJS TK ada di Kabupaten Bintan.

Petugas Pemeriksaan BPJS TK Tanjungpinang, Nicko Alfiansah menyampaikan dari hampir 5 ribu perusahaan yang tercatat di wilayah kerja BPJS TK Tanjungpinang sekitar 1.154 perusahaan menunggak dengan total iuran sekitar Rp 3,6 miliar.
“Ini meliputi wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang mulai Natuna, Anambas, Lingga, Tanjungpinang dan Bintan,” kata dia saat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPJS TK Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan di lantai 3 Kantor Kejari Bintan di Kilometer 16, Rabu (17/10).
Dari 1.154 perusahaan itu, sekitar 400 perusahaan menunggak ada di Kabupaten Bintan. “400 perusahaan ini (berlokasi) di Tanjunguban dan Kijang dan wilayah Kabupaten Bintan,” ucapnya.
Kepala Kantor BPJS TK Tanjungpinang Rini Suryani menjelaskan maksud kerja sama ini dengan Kejari Bintan untuk membantu penunggakan piutung iuran BPJS TK di wilayah kerja BPJS TK Tanjungpinang.
“Piutang iuran dalam bulan berjalan Oktober sekitar Rp 3,6 miliar. Untuk Kabupaten Bintan akan dibreak berapa (jumlahnya),” kata dia.
Kerja sama dengan Kejari Bintan ini, ia berharap piutang iuran BPJS bisa ditekan sehingga iurannya bisa untuk pembangunan.
“Jadi perusahaan jangan main-main lagi ketika mempekerjakan orang,” kata dia.
Sementara Kajari Bintan Sigit Prabowo menyampaikan ini merupakan turunan kerja sama Jaksa Agung dan BPJS TK kepada seluruh jajaran Kejari.
“Waktu MoU itu Kejari Bintan belum lahir sehingga baru hari ini MoU BPJS TK Tanjungpinang dan Kejari Bintan baru bisa dilaksanakan,” kata dia.
Menurutnya kerja sama ini penting karena melindungi hak tenaga kerja tak hanya di perusahaan, namun di pemerintahan termasuk kejaksaan sebab semuanya memiliki risiko kerja.
Terkait MoU ini, ia melihat ini pelayanan dan penegakkan hukum. Bila mana ada peserta BPJS TK yang tak tertib dalam iuran maka pihaknya siap membantu untuk mendapatkan apa yang menjadi hak dari BPJS.
Sisa waktu lebih kurang 2 bulan ini, ia akan berusaha mengenjot supaya pengembalian tunggakan BPJS TK di wilayah Kabupaten Bintan bisa menurun.
“Kejari targetkan 50 persen (pengembalian tunggakan iuran piutang). Karena itu segera akan kita panggil pemberi kerja,” kata dia tegas. (met)