Mantan Pengawas PDAM Tirta Kepri,  H. Yudi Carsana, SE.MM. F.Istimewa

batampos.co.id – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri mulai kewalahan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, karena terbatasnya kemampuan. Atas dasar itu, PDAM mengajukan kenaikan tarif dari Rp2.600 permeter kubik menjadi sebesar Rp4.200 permeter kubik.

“Ada beberapa persoalan yang menyebabkan PDAM belum bisa mengakomodir semua daftar tunggu yang ada. Selain terbatasnya sumber air, kebutuhan operasional juga semakin tinggi dengan naiknya tarif listrik dan bahan kimia yang digunakan,” ujar Yudi Carsana, Kamis (18/10) di Tanjungpinang.

Pria yang baru melepaskan jabatan sebagai Pengawas PDAM Tirta Kepri tersebut menjelaskan, lewat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen Pupera) Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penghitungan besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) memberikan konsekuensi. Yakni adanya kenaikan tarif air.

“Untuk melaksanakan aturan tersebut, PDAM sudah mengajukan kenaikan tarif sebesar Rp1.600 permeter kubik atau lebih kurang 65 persen. Rencana tersebut sudah diajukan, tetapi belum mendapat persetujuan dari Gubernur Kepri sampai saat ini,” papar Yudi.

Ditegaskan Yudi, apabila di 2019 tidak ada keputusan dinaikan tarif tersebut. Konsekuensinya adalah, Pemprov Kepri harus memberikan subsidi untuk menutupi kebutuhan operasional. Karena target PDAM pada 2019 nanti ada penambahan 5.000 sambungan baru.

“Realisasi tersebut tentunya menunggu terkoneksinya Waduk Kawal dengan Sei Pulai pada 2019 mendatang,” paparnya lagi.

Mantan Legislator DPRD Kepri priode 2009-2014 tersebut menejaslan, kebutuhan operasional PDAM untuk kebutuhan listrik dan bahan kimia mencapai Rp120 juta perbulan atau Rp1.4 miliar setahun. Menyiasati hal itu, tentunya adalah dengan kenaikan tarif. Disebutkannya, jumlah pelanggan PDAM saat ini, baik itu rumah kantor, dan ruko masih pada angka 193 ribu.

Calon Legislatif Partai Gerindra untuk dapil Bintan-Lingga itu juga mengatakan, PDAM sudah mengajukan revitalisasi Waduk Sei Pulai ke pusat. Ia berharap rencana kerjanya tersebut bisa terwujud di 2019 mendatang lewat APBN. Sehingga bisa meningkatkan pelayanan.

Disebutkan Yudi, kondisi Waduk Sei Pulai saat ini tidak bisa memberikan pelayanan 24 jam. Karena terbatasnya sumber air yang tersedia. Sedangkan Waduk Sei Gesek cakupan pelayanannya terbatas. Yakni dari kawasan Batu Sembilan sampai 11. Sedangkan kemampuan PDAM untuk ekspansi sangat tidak memungkinkan.

“Pada 2017 kita mengalami laba lebih kurang Rp2,5 miliar. Tetapi jumlah tersebut belum mampu untuk menambah infrastruktur pendukung PDAM,” jelas Yudi.

Ditambahkan Yudi, PDAM juga mendapatkan catatan tersendiri dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yakni untuk mengurangi tingkat keboncoran sampai 20 persen dari 40 persen pada 2017 lalu. Persoalan peremajaan pipa memang menjadi pekerjaan krusial oleh PDAM.

“PDAM belum punya kemampuan maksimal secara mandiri. Apalagi untuk melakukan peremajaan pipa-pipa lama yang ada,” tutup Yudi Carsana.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengatakan hari ini (kemarin,red) dirinya banyak mendapatkan laporan tentang pelayanan PDAM yang kurang prima. Ia melihat, persoalan tersebut disebabkan belum adanya Direksi defenitif ditubuh PDAM.

“Pengisian kekosongan Direksi PDAM harus disegerakan. Karena Plt yang ditunjuk Gubernur juga kurang memahami dalam menangani oraganisasi PDAM,” ujar Rudy Chua, kemarin.(jpg)