batampos.co.id – Kepala Badan Pertahanan (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Kepri, Asnawati buka suara soal status PT. Singkep Payung Perkasa (SPP) dan PT. Citra Sugi Aditya (CSA) di Kabupaten Lingga. Menurut Asnawati status lahan kedua perusahaan tersebut berbeda dan belum ada yang diputuskan sebagai lahan terlantar.

“Yang jelas kedua sama-sama sudah mengantongi izin lokasi. PT. SPP sudah mendapatkan izin tersebut sejak 15 Juli 1998 lalu. Sedangkan PT. CSA juga sudah lama. Tetapi status keduanya berbeda saat ini,” ujar Asnawati dalam siaran pers di Kantor BPN Kepri, Tanjungpinang, Jumat (19/10)
Ditegaskan Asnawati, status lahan PT. SPP saat ini adalah terindikasi terlantar. Karena sampai saat ini, mereka hanya mengantongi izin lokasi. Sementara izin usaha diatas lahan seluas 18.000 Hektar (Ha) untuk aktivitas perkebunan sawit masih belum didapatkan dari pemerintah daerah. Masih kata Asnawati, PT. SPP masih punya kesempatan untuk melakukan aktivitas dikawasan tersebut.
“Masih ada beberapa waktu kedepan untuk mendapatkan izin usaha perkebunannya. Jika tidak dapat, maka akan diproses sebagai lahan terlantar,” tegas Asnawati.
Sementara itu, untuk PT. CSA yang menguasai lahan seluas 9.600 Ha statusnya tidak terlantar. Karena selain sudah mendapatkan izin lokasi, mereka juga sudah mengajukan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan sawit. Dijelaskannya, proses tersebut belum dilanjutkan, lantaran adanya laporan mengenai persoalan internal antar pemegang saham. Apalagi perkaranya sampai kepihak kepolisian.
“Informasi terakhir, persoalan tersebut sudah tuntas dan tidak terjadi masalah. Kami masih menunggu Surat Penghentian Penyidikan SP3) dari pihak kepolisian. Setelah itu, proses perizinannya akan dilanjutkan,” jelas Asnawati.
Lebih lanjut katanya, untuk persoalan ini, pihaknya sudah memberikan penjelasan langsung kepada Bupati Lingga, Alias Wello dalam pertemuan 16 Oktober 2018 lalu. Khusus untuk PT. SPP, pihaknya sudah memberikan surat peringatan pertama. Warning yang diberikan selama tiga kali dalam rentang waktu satu bulan.
“Apabila tidak ada respon dalam tiga kali warning tersebut, tim akan melakukan verifikasi penilaian di lapangan. Jika memang masuk kategori terlantar, hasil rekomendasi akan diteruskan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Karena yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) lahan terlantar adalah pusat,” tutup Asnawati. (jpg)