Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah F.Jailani/Batam Pos

batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri yang merampungkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan RAPBD Kepri 2019 mendatang.

“Rencana kerja kita adalah pada 25 Oktober 2018 nanti akan dilaksanakan MoU Nota Keuangan APBD 2019,” ujar Sekda Arif menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (19/10) di Tanjungpinang.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tersebut menjelaskan, saat sebagian OPD sudah melakukan pembahasan bersama litas komisi. Atas dasar itu, ia mengharapkan setiap OPD dalam segera memasukan rencana kerja kedalam sistem e-planning.
“Gambaran secara umum kekuatan APBD Kepri di 2019 nanti masih pada angka Rp3,2 triliun,” tegas Sekda Arif.
Ditanya berapa besar potensi tunda bayar yang terjadi pada APBD 2019 mendatang? Mantan Sekda Karimun mengaku belum bisa menyimpulkan terkait hal itu. Karena masih melihat potensi penerimaan sampai akhir tahun mendatang. Baik penerimaan daerah maupun dari dana perimbangan.
“Kita berharap tunda bayar tidak begitu besar. Sehingga rencana kerja di 2019 menjadi lebih optimal,” jelas Sekda Arif.
Disebutkan Arif, ada beberapa point-point yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2019. Dalam merencanakan, semuan harus diseiin dengan aturan. Perencanaannya juga harus tepat sasaran, yaitu untuk masyarakat.
“Seluruh Kepala OPD diharapkan segera menyesuaikan dan menyempurnakan kembali administrasi sebaik mungkin, agar anggaran kita, segera ditetapkan, mengingat waktu pelaksanaan yang tinggal beberapa waktu lagi, maka harus disegerakan,” papar Arif.
Arif Juga mengingatkan agar menggunakan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan anggaran, dan selalu berpedoman pada peraturan yang ada. OPD harus melakukan elakukan koordinasi dengan Badan perencaan penelitian dan pengembangan Provinsi Kepri, kemudian segera mungkin menyiapkan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Saya harap kepada seluruh OPD agar lebih teliti lagi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan, jangan sampai timbul permasalahan di kemudian hari, ” kata Arif mengingatkan.
Selain masalah pembahasan APBD 2019, Sekda Arif juga mengatakan saat ini rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pelaksanaan APBD Perubahan 2018 sudah keluar. Sekda mengharapkan, apabila APBD Perubahan sudah cair, proses pembayaran kewajiban bisa segera digesa.
“Memang ada kebijakan, kegiatan-kegiatan di triwulan III berpotensi menjadi tunda bayar. Kita berharap saja, kekhawatiran itu tidak terjadi,” tutup Sekda Arif.(jpg)