batampos.co.id – Badan Pengawas Pemilu Tanjungpinang tegas terhadap setiap pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tiap-tiap calon anggota legislatif atau partai politik. Pada akhir pekan lalu, tak kurang dari 150 baliho dan 80 spanduk juga tak terhitung jumlah stiker kampanye yang melanggar ditertibkan.

“Dalam rangka penegakan aturan, kami telah melakukan koordinasi kepada pihak terkait, serta melakukan penyisiran dan penertiban kembali terhadap APK peserta pemilu yang tidak sesuai ketentuan,” kata Ketua Bawaslu Tanjungpinang, Muhamad Zaini, kemarin.

Zaini menjelaskan bahwa alat peraga kampanye yang ditertibkan, tidak hanya bagi caleg DPRD Kota Tanjungpinang, tapi juga APK caleg DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI yang tidak sesuai ketentuan.

Adapun pelanggaran APK yang dilakukan peserta pemilu, yang tidak sesuai dengan ketentuan, diantaranya Pemasangan APK tidak di dalam zona yang telah ditetapkan KPU, sebagaimana dalam SK KPU Kota Tanjungpinang Nomor 47/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Zona APK.

Selain itu, desain, materi dan ukuran APK tidak sesuai dengan PKPU 23 Tahun 2018 tentang kampanye, dan tidak sesuai dengan Juknis Nomor 1096/2018 yang telah dikeluarkan KPU RI.

Adapun ketentuan materi dan desain APK pemilu untuk DPR, DPRD Kab/Kota memuat lambang, nama dan nomor urut Parpol, visi, misi dan program, foto pengurus partai politik, foto tokoh yang melekat pada citra diri Parpol. Adapun untuk DPD, memuat nama, nomor urut calon, visi misi, program, foto calon DPD. Tim kampnye harus menyerahkan semua desain tersebut kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Sehingga diluar desain resmi yang serahkan ke KPU, akan ditertibkan.

“Tetapi harus diperhatikan, jika ada APK yang sesuai dengan desain dan materi, namun tidak di zona pemasangan APK, maka akan ditertibkan juga,” tegas Zaini.
Perlu diperhatikan bahwa APK hanya boleh dibuat oleh KPU dan Parpol. APK tambahan yang dibuat oleh Parpol, harus sesuai jumlah yang telah disepakati, yaitu untuk Parpol tingkat Kota hanya boleh memasang 2 baliho per kelurahan, 5 spanduk per kelurahan dan 3 umbul-umbul per titik zona. Sementara Parpol tingkat provinsi 5 baliho per kelurahan, dan spanduk 10 per kelurahan.

Sebelumnya Bawaslu Kota Tanjungpinang telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kepri, kemudian menghimbau peserta pemilu agar menurunkan atau menertibkan APK yang tidak sesuai ketentuan tersebut.

“Tetapi karena peserta pemilu tidak mengindahkannya, akhirnya Bawaslu melakukan penertiban,” tegasnya. (aya)