ilustrasi: pixabay

batampos.co.id – Meskipun wilayah sungai Kepulauan Riau masuk dalam wilayah sungai strategis nasional, tetapi terbatasnya sumber daya air bersih menjadi persoalan tersendiri bagi Provinsi Kepri.

Atas dasar itulah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) di Provinsi Kepri.

”Ketersediaan sumber air baku memang persoalan yang harus mendapatkan atensi. Karena Kepri berbeda dengan provinsi yang lain. Apalagi sampai saat ini hampir tujuh kabupaten/kota di Kepri masih me-ngalami defisit air baku,” ujar Ketua TKPSDA Provinsi Kepri, Naharuddin menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (23/10) di Tanjungpinang.

Pria yang akrab disapa Nahar tersebut menjelaskan, TKPSDA ini dibentuk untuk membantu Kementerian PUPR dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Tugas dan fungsi tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR.

”Karena kita masuk dalam skala prioritas nasional, maka pembangunan infrastruktur air bersih terus berkelanjutan,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Provinsi Kepri itu juga mengatakan, secara teknis penanganan sumber daya air di Kepri ada kelembagaan. Pertama perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR, yakni Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS) IV. Kemudian adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Kepri.

”Sebagai tim koordinasi, kami akan memberikan masukan-masukan ataupun pendapat terkait rencana pembangunan infrastruktur air bersih di Kepri. Artinya akan bersinergi dengan BWS IV dan PUPP Kepri. Karena di dalam struktur, Kepala Dinas PUPP Kepri adalah Ketua Harian TKPSDA Kepri,” jelasnya lagi.

Apabila tidak ada halangan, lanjutnya, TKPSDA Kepri akan dikukuhkan langsung Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada hari Kamis (25/10) di Batam. Setelah itu pihaknya langsung akan bekerja untuk memetakan kelebihan dan kekurangan Kepri dalam penyediaan air baku.

Ditambahkan Nahar, khusus Tanjungpinang dan Bintan, berdasarkan data BWS IV masih mengalami defisit air baku masing-masing sebanyak 4.970 liter per detik. Bahkan perhitungan tersebut berlaku sampai 2038 mendatang.

Saat ini, sumber air baku baik di Bintan maupun Tanjungpinang kapasitasnya masih di bawah 500 liter per detik.

”Atas dasar itulah Kepri masuk dalam kategori krisis air bersih. Persoalan inilah yang sama-sama harus dituntaskan. Baik itu untuk kebutuhan jangka pendek, maupun jangka panjang,” tutup Nahar. (jpg)

Yuk Baca