ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepri, Tjetjep Yudiana mengatakan, dokter berinisial Ys yang sudah ditetapkan tersangka kasus dugaan penga-niayaan oleh pihak kepolisian dibebaskantugaskan untuk sementara waktu. Kebijakan tersebut diambil Dinkes supaya yang bersangkutan bisa berkonsentrasi menghadapi perkara hukum yang menjeratnya.

”Pembebasan tugas ini bukan berarti hak profesinya sebagai dokter dicabut. Karena punishment tersebut tergantung pada keputusan hukum. Jika memang berat, bisa berujung pada pencabutan hak profesi kedokterannya. Kewenangan itu ada di organisasi profesinya,” ujar Tjetjep kepada Batam Pos, Rabu (24/10) di Tanjungpinang.



Disebutkan Tjetjep, dokter terkait sudah melakukan komunikasi dengan dirinya melalui sambungan telepon. Dijelaskan Tjetjep, dalam pembicaraan itu, ia juga menjelaskan tentang kebijakan yang diambil oleh pihaknya. Karena yang bersangkutan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kepri yang ditugaskan di RSUD Ahmad Tabib, Tanjungpinang.

”Saya juga sampaikan, kami tidak melakukan intervensi dalam perkara ini. Artinya, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.

Ditanya apakah dengan pembebasan tugas tersebut akan menggangu pelayanan di RSUD Ahmad Tabib? Mengenai hal itu, Tjetjep mengatakan Sumber Daya Manusia (SDM) spesialis kebidanan dan kandu-ngan masih tersedia. Sehingga, tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

”Keputusan yang kita buat adalah dengan mempertimbangkan risiko-risiko. Saya pribadi meminta yang bersangkutan untuk tetap kooperatif dalam menghadapi perkara ini,” tutup Tjetjep.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Medik (Yanmedik) RSUD Ahmad Tabib, Asep Guntur mengatakan kejadian tersebut terjadi di luar jam kerja. Sehingga tidak bersangkutan langsung dengan instansi RSUD Ahmad Tabib. Menurutnya, persoalan ini sifatnya personal.

”Memang dia (Ys,red) adalah ASN yang ditugaskan Pemprov Kepri di sini. Sebelum lulus pendidikan spesialis, dia juga sudah bertugas sebagai dokter umum di sini lebih kurang dua tahun,” ujar Asep Guntur menjawab pertanyaan media di RSUD Ahmad Tabib, Tanjungpinang, kemarin.

Menurut Guntur, selama bertugas sejauh ini belum ada laporan yang menerpa dokter tersebut. Mengenai perkara ini, pihaknya sudah menerima laporan dari pihak kepolisian. Ditegaskan Guntur, pihaknya sampai saat ini tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah sampai adanya keputusan hukum.

Diakuinya, secara moral kejadian ini berdampak tentunya bagi RSUD Ahmad Tabib, Tanjungpinang.

Ditanya mengenai sanksi apa yang dipersiapkan pihak rumah sakit, Guntur menjelaskan bahwa yang menentukan adalah komite medik.

Dikatakan Guntur, pemberhentian praktik sementara masuk dalam kategori sanksi berat. Sedangkan mengenai hak profesinya, terpulang kepada organisasi terkait, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Soal 56 suntikan pada tubuh pelapor berdasarkan hasil visum, disebutkan Guntur, pemberian suntikan dalam jumlah banyak pada kasus tertentu bisa dilakukan jika berkaitan dengan keselamatan pasien. Sehingga belum tentu perkara ini masuk dalam kategori malpraktik.

”Ada lembaga kedokteran yang bisa menentukan. Apakah perkara ini malpraktik atau tidak. Kami tidak akan melakukan intervensi, dan menunggu sampai adanya kepastian hukum,” tutup Guntur.

Sementara itu, ketua Perkumpulan Obstetri Ginecology Indonesia (POGI) Tanjungpinang, dr Abdul Basid Baki, SpOG mengatakan pihaknya telah meminta keterangan pendahuluan kepada YS sebagai dokter spesialis kandungan. Namun, keterangan dan data tersebut belum lengkap.

Pihaknya akan terlebih dahulu mengumpulkan keterangan lengkap dan mencari informasi kebenaran kejadian tersebut. Selanjutnya akan dibentuk tim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

”Nantinya akan ada sidang kode etik,” jelasnya.

Menurut Basid, tindakan YS terjadi di luar profesi dokternya. Hal tersebut tidak berkaitan dengan profesinya sebagai dokter spesialis kandungan.

”Itu perbuatan pribadi, ya tidak perlu pendampingan,” pungkasnya. (jay/odi)

Loading...