batampos.co.id – Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengatakan pembentukan PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kepri oleh Pemprov Kepri sampai saat ini tidak membuahkan hasil apapun. Menurut Rudy, pendirian perusahaan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Kepri.

“Boleh dikatakan pembentukan PT. Jamkrida adalah proyek gagal Pemprov Kepri. Karena tujuan awalnya untuk membantu UKM, kenyataanya sampai saat tidak ada kontribusi apapun,” ujar Rudy Chua menjawab pertanyaan Batam Pos, Rabu (5/12) di Tanjungpinang.

Disebutkan Rudy, untuk mendukung pembentukan PT. Jamkrida Kepri, DPRD Kepri bersama Pemprov Kepri sudah menggesa revisi Peraturan Daerah (Perda) dana bergulir pada triwulan I Tahun Anggaran (TA) 2016 lalu. Sedikitnya adalah 50 persen materi Perda Nomor 1 tahun 2013 tentang dana bergulir yang dicabut untuk diperbaiki.

“Pasal-pasal yang diperbaiki, tentu untuk memberikan kemudahan bagi perkembangan Usaha Kecil Menangah (UKM) yang ada di Provinsi Kepri,” jelas Rudy.

Politisi Partai Hanura tersebut juga menjelaskan, keberadaan UKM tentu untuk mendorong tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah punya tanggungjawab untuk memberikan perhatian. Salah satu komitmennya adalah dengan pendirian PT. Jamkrida Kepri. Bahkan pada tahun 2016 sudah direncakan untuk penyertaan modal awal, kenyataan gagal dilakukan karena defisit anggaran.

“Karena ada kebijakan baru dari Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dana beegulir. Sejauh ini, dikelola langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM, dengan adanya revisi Perda, akan ada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dana Bergulir. Secara struktur kelembagaanya berada dibawah kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri,” papar Rudy.

Ditambahkan Rudy, persoalan ini kembali disinggung oleh DPRD Kepri lewat pembahasan APBD 2019. Namun kenyataanya masih belum ada respon yang menggembirakan dari Pemprov Kepri. Ia berharap Pemprov Kepri memberikan atensi, sehingga dengan adanya jaminan yang diberikan PT. Jamkrida, KUKM di Provinsi Kepri bisa terus tumbuh.

“Sekarang kita juga tidak tahu berapa data KUKM di Kepri yang aktif ataupun pasif. Tentu ini menjadi tugas dari Dinas Koperasi dan UKM Kepri untuk mendatannya,” tutup Rudy Chua.

Seperti diketahui, sebelum pensiun sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Amhar Ismail mengatakan modal minimal PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kepri adalah sebesar Rp25 miliar. Diharapkan masing-masing Kabupaten/Kota di Kepri dapat turut serta menanamkan modal, untuk jaminan UKM yang ada di Kepri.(jpg)