batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri bersama Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja (Satker) yang tersebar di Kepri mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2019 sebesar Rp15,5 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatkan sebesar sebesar 13 persen dari pagu TA 2018 yang jumlahnya sebesar Rp13,917 triliun.

“Meskipun jumlah anggarannya meningkat, namun pembagiannya ada yang mendapatkan anggaran lebih kecil dibandingkan pada tahun 2018,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil Dtrjen Perbendaharan Negara Provinsi Kepri, Edi Sutriono menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (6/12) di Tanjungpinang.

Dijelaskan Edi, Daftar Isilan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2019 bagi 332 Kementerian/Lembaga dan Satker yang tersebar di Kepri adalah sebesar Rp6,599 triliun. Melihat jumlah tersebut, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan DIPA 2018 yang jumlahnya adalah Rp 6,99 triliun.  Disebutkannya, dana transfer ke daerah mengalami kenaikan cukup signifikan.

“Jika TA 2018 Kepri mendapatkan alokasi Rp6,997 terliun, maka lewat APBN 2019 nanti, Kepri mendapatkan bagian sebesar RpRp8,9 triliun,” papar Edy.

Masih  Edi, komponen dana transfer daerah didalamnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa. Lebih lanjut kata Edi, khusus dana desa juga mengalami peningkatkan, yakni dari Rp221 miliar menjadi Rp261 miliar atau mengalami kenaikan sekitar 18,5 persen. Ditambahkannya, apabila tidak ada halangan, DIPA APBN 2019 akan dibagikan pada pekan depan.

“Sudah kita rencanakan, pembagian DIPA APBN 2019 akan dilakukan pada pekan depan. Sehingga pelaksanaan kegiatan di 2019 bisa segera dimulai di Provinsi Kepri,” tutup Edi.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan can Sipil (DPMD-Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison mengatakan kran Dana Desa Tahun Anggara (TA) 2018 direncakan akan dibuka pada Februari mendatang atau setelah diterima DIPA Dana Desa 2019. Menyiasati jangan sampai terjadi kendala, setiap desa segera merampungkan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES).

“Salah satu syarat mutklak untuk mendapatkan pencairan dana desa adalah APBDES. Seharusnya APBDES tersebut rampung setelah pembahasan APBD di Kabupaten. Karena menyesuaikan dengan rencana kerja daerah,” ujar Sardison.

Dijelaskan Sardison, kenapa APBDES harus menyesuaikan dengan APBD, yakni untuk menghindari terjadi double kegiatan. Lebih lanjut katanya, pemanfaatan dana desa sangat seleksi. Masih kata Sardison, percepatan penyaluran dana desa tergantung pada Bupati. Karena berkaitan dengan Peraturan Bupati (Perbub) yang merupakan petunjuk teknis penggunaan dana desa.

“Hasil evaluasi kita pada tahun 2018 berjalan ini masih ada beberapa kendala. Dan kita sudah mengingatkan setiap desa, supaya persoalan serupa tidak terulang kembali,” paparnya.

Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pemprov Kepri tersebut juga mengatakan, pencairan dana desa 2019 sistemnya dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertam adalah 20 persen dari alokasi dana desa sebesar Rp261 miliar. Kemudian tahap kedua sebesar 40 persen, begitu juga dengan tahap ketiga. Menurut Sardison, peran dana desa angat strategis dalam percepatan pembangunan daerah.

“Kita sangat mendorong program padat karya tunai, supaya anggaran desa yang ada berputar didesa. Sehingga bisa menggerakan sektor perekonomian di setiap desa,” tutup Sardison.(jpg)