batampos.co.id – Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kepri dan DPRD Kepri untuk bulan November 2018 tersendera. Lantaran kemampuan keuangan daerah tidak cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut. Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua berkeyakinan persoalan tersebut akan terselesaikan menjelang akhir tahun ini.

“Ya memang gaji dan tunjangan dewan sempat tersendat di bulan September dan Oktober. Namun pada November ini, kita hanya menerima gaji pokok saja. Kondisi tersebut juga dialami oleh ASN di lingkungan Pemprov Kepri,” ujar Rudy Chua menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (12/6) di Tanjungpinang.

Dijelaskan Rudy, untuk kebutuhan gaji November sebagian besar sebenarnya sudah diupayakan tetap ada. Sebagian kecil komponen tunjangan yang masih belum dibayarkan. Meskipun demikian, ia memprediksikan pasti ada pencairan beberapa waktu kedepan. Ditegaskannya, sudah menjadi komitmen bersama untuk memprioritaskan masalah pembayaran gaji ASN dan pegawai lainnya.

“Jadi saya kira para pegawai tidak perlu resah dan melanjutkan pelayanan seperti biasa,” tegas Rudy.

Lebih lanjut, Politisi Partai Hanura menjabarkan, pangkal permasalahannya ada di penyaluran dana transfer dari pusat yang selalu meleset dari termin yang sudah disampaikan. Karena ketergantungan dana pusat yang tinggi, sehingga Pemprov Kepri kelimpungan dalam mengatur keuangan daerah. Menurut Rudy, kondisi ini bisa melumpuhkan jalannya pemerintahan.

“Hampir semua proses gajian terganggu, saya lihat teman-teman Pemprov sudah bolak-balik ke Kementerian Keuangan. Tetapi penyelesaian masalah perlu di level yang lebih tinggi terutama pengambil kepentingan,” jelas Rudy.

Atas dasar itu, Rudy menyarankan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk langsung turun tangan dengan menggunakan akses melakukan loby-loby ke Menteri Keuangan. Karena, ia khawatir, persoalan ini akan menimbulkan keresahan di lingkungan ASN Pemprov Kepri. Ia juga menyangkan, kenapa Pemprov Kepri enggan untuk menjelaskan kondisi yang terjadi sekarang ini.

“Sebaiknya ada penjelasan secara detail oleh Pemprov Kepri. Sehingga tidak membuat ASN merasa khawatir, dengan terlambatnya pembayaran tunjangan,” tutup Rudy yang merupakan Pembina Ikatan Tionghoa Muda (ITM) Provinsi Kepri tersebut.

Sementara itu, dari informasi yang didapat diinternal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri, kondisi keuangan Pemprov Kepri memang tengah dalam situasi yang sulit. Menurut pejabat yang berkompeten di BPKAD Kepri tersebut, kemampuan keuangan daerah di bulan November ini hanya untuk gaji pokok ASN.

“Khusus untuk tunjangan memang belum bisa dibayarkan. Karena masih menunggu dana transfer daerah dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Ditanya berapa besar kebutuhan anggaran untuk pembayaran kewajiban terhadap ASN yang belum diselesaikan? Pejabat tersebut mengaku tidak tahu persis. Karena bukan bidangnya. Menurut pejabat itu, orang yang berkompeten untuk menjelaskan situasi dan kondisi ini kepada publik adalah Kepala BPKAD Kepri, Andri Rizal.

“Memang situasi ini, jika tidak segera disikapi berpotensi menimbulkan keresahan terhadap ASN di lingkungan Pemprov Kepri,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Provinsi Kepri, Naharuddin mengatakan, Pemprov Kepri sampai saat ini masih kekurangan lebih kurang Rp356 miliar untuk menutupi kegiatan tahun 2018 ini. Menurut Nahar, secara pasti kekurangan tersebut tergantung pada realiasi pendapatan sampai akhir Desember mendatang.

“Berapa jumlah pastinya, tergantung antara cashflow dengan kebutuhan. Apabila pendapatan tidak mencapai target, maka terjadilah kurang bayar,” ujar Naharuddin. (jpg)