Sekretaris PDHI cabang Kepri. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

 

batampos.co.id – Tantangan dokter hewan di Provinsi Kepri di masa yang akan datang semakin berat. Oleh karena itu, dokter hewan yang tergabung dalam organisasi profesi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Kepri dituntut untuk terus menerus mengembangkan keahliannya.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris PDHI Provinsi Kepri drh Iwan Berri Prima kepada Batam Pos, Jumat (7/12) siang.

Dikatakannya, saat ini cukup banyak penyakit hewan yang dapat menular ke manusia. Salah satunya penyakit flu burung atau avian influenza  yang sampai saat ini masih belum bebas di Kepri.

Kemudian lanjutnya, produk pangan yang berasal dari hewan juga memiliki potensi yang sangat besar dalam menularkan penyakit ke manusia. Oleh sebab itu, peredaran produk pangan seperti daging, susu dan telur seharusnya diawasi oleh otoritas veteriner, baik pengawasan dari kandang hingga terhidang di meja makan.

“Jangan sampai gara-gara mengonsumsi produk pangan asal hewani, masyarakat kita sakit. Di sinilah peranan dokter hewan berwenang yang memiliki otoritas veteriner. Apalagi anggota PDHI Kepri sebagian besar mengabdi di pemerintahan,” ungkap dia.

Di samping itu, PDHI cabang Kepri akan melakukan pemilihan ketua PDHI Cabang Kepri periode masa bakti tahun 2018-2022 dalam rapat umum anggota (RUA) di aula sekretariat PDHI cabang Kepri di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan pada Sabtu (8/12) ini.

“Agenda lainnya kita akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban ketua periode 2014-2018, drh. Honismandri. Beliau sudah dua kali menjabat sebagai ketua, sehingga tidak dapat mencalonkan kembali,” ujar lelaki yang menjadi panitia penyelenggara RUA PDHI Cabang Kepri ini.

Rencananya, Ketua Umum PB PDHI, drh. M. Munawaroh akan menghadiri RUA ini untuk memberikan pengarahan kepada seluruh anggota PDHI cabang Kepri.

Ia mengatakan, sejauh ini belum nampak kandidat ketua PDHI Kepri baru. Namun demikian, biasanya kandidat baru muncul saat RUA.

“Maklum, kami organisasi profesi siapapun ketua, aturan main pelaksanaan organisasi profesi sudah digariskan dan wajib diikuti siapapun pimpinannya,” tutup dia. (met)