batampos.co.id – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri, Andri Rizal disebut-sebut sudah hampir sepekan tidak ngantor. Padahal ia menjadi penanggungjawab dalam hal pengelolan cash flow keuangan Pemprov Kepri.

“Sudah hampir sepakan ini tidak ngantor. Bahkan nomor kontaknya tidak pernah aktif,” ujar salah satu pejabat berkompeten di lingkungan BPKAD Pemprov Kepri, Jumat (7/12) di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang.

Menurut Pejabat tersebut, situasi dan kondisi keuangan daerah yang tidak menentu ini, harus tetap disampaikan ke publik. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa memahami. Tetapi dengan sikap menghindar yang ditunjukan atasannya itu, membuat banyak pihak bertanya-tanya.

“Sebenarnya saya tidak punya kepentingan apapun. Jika memang kapasitas saya, tentu sampaikan. Sehingga tidak membuat orang bertanya-tanya atau berprasangka buruk. Tentu lucu, jika Pemprov tidak punya dana cadangan untuk menghadapi situasi dan kondisi tertentu,” jelasnya.

Sementara itu, Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Tanjungpinang, Endri Sanopaka menilai, Pemprov Kepri tidak berkaca dengan defisit anggaran yang terjadi di TA 2016 lalu. Faktanya, diakhir TA 2018 ini, Pemprov Kepri kembali mendapatkan masalah yang sama.

“Artinya, penataan ataupun pengelolaan keuangan tidak terlaksana dengan baik. Sehingga tidak siap dalam menghadapi situasi sulit sekarang ini. Intinya harus transparan,” ujar Endri Sanopaka, kemarin.

Terlepas dari persoalan tersebut, Endri berkeyakinan, satu-satunya sumber keuangan berjalan yang dimanfaatkan oleh Pemprov Kepri saat ini adalah dari penerimaan pembayaran Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) oleh masyarakat di melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah yang ada di Kabupaten/Kota.

“Tetapi perlu diingat, bahwa didalam penerimaan tersebut ada hak Kabupaten/Kota. Jangan sampai, hak-hak Kabupaten/Kota diabaikan melalui kebijakan tunda salur,” tegas Endri.

Masih kata Endri, kebutuhan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) memang menjadi beban yang besar bagi keuangan daerah. Atas dasar itu, ia mengharapkan Gubernur melakukan evaluasi atas kebijakan pemberitan tunjangan tersebut. Yakni sesuai dengan kemampuan daerah.

“Tidak ada gunanya, jika APBD Kepri nilainya besar diatas kerta. Tetapi pada kenyataanya, adalah defisit anggaran. Akhirnya kepentingan publik yang dikorbankan,” tutup Endri.

Sebelumnya, Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kepri dan DPRD Kepri untuk bulan November 2018 tersendera. Lantaran kemampuan keuangan daerah tidak cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut. Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua berkeyakinan persoalan tersebut akan terselesaikan menjelang akhir tahun ini.

“Ya memang gaji dan tunjangan dewan sempat tersendat di bulan September dan Oktober. Namun pada November ini, kita hanya menerima gaji pokok saja. Kondisi tersebut juga dialami oleh ASN di lingkungan Pemprov Kepri,” ujar Rudy Chua menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (12/6) lalu di Tanjungpinang.

Dijelaskan Rudy, untuk kebutuhan gaji November sebagian besar sebenarnya sudah diupayakan tetap ada. Sebagian kecil komponen tunjangan yang masih belum dibayarkan. Meskipun demikian, ia memprediksikan pasti ada pencairan beberapa waktu kedepan. Ditegaskannya, sudah menjadi komitmen bersama untuk memprioritaskan masalah pembayaran gaji ASN dan pegawai lainnya.

“Jadi saya kira para pegawai tidak perlu resah dan melanjutkan pelayanan seperti biasa,” tegas Rudy.

Lebih lanjut, Politisi Partai Hanura menjabarkan, pangkal permasalahannya ada di penyaluran dana transfer dari pusat yang selalu meleset dari termin yang sudah disampaikan. Karena ketergantungan dana pusat yang tinggi, sehingga Pemprov Kepri kelimpungan dalam mengatur keuangan daerah. Menurut Rudy, kondisi ini bisa melumpuhkan jalannya pemerintahan.

“Hampir semua proses gajian terganggu, saya lihat teman-teman Pemprov sudah bolak-balik ke Kementerian Keuangan. Tetapi penyelesaian masalah perlu di level yang lebih tinggi terutama pengambil kepentingan,” jelas Rudy.(jpg)