batampos.co.id – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri belum bisa dituntaskan DPRD Kepri. Lantaran belum terbitnya Persetujuan Substantif (Persub) dari Kementerian Kelautan Perikanan. Karena disebabkan Surat Walikota Batam, Muhammad Rudi yang menolak Batam dijadikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) oleh Pemerintah Pusat.

“Memang adanya Surat Walikota Batam ke Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebabkan, tertundanya penerbitan Persub dari Menteri Kelautan dan Perikanan,” ujar Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K, Iskandarsyah menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (7/12) di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang.

Dijelaskannya juga, persoalan tersebut juga menjadi faktor batalnya digelar sidang paripurna pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda RZWP3K hari ini (kemarin,red). Legislator Komisi II DPRD Kepri tersebut berpendapat, bahwa surat Walikota Batam ke Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan bermaksud menolak pembentukkan Perda RZWP3K.

“Seperti kita ketahui, status Free Trade Zone (FTZ) menjadikan Batam sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional. Semengat kami pahami, Batam berharap tidak area Batam ditetapkan sebagai KSN. Orientasinya jelas, yakni tentang pembagian pendapatan daerah,” jelas Iskandarsyah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, menyikapi persoalan ini, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sudah melayangkan surat klarifikasi ke Menteri Kelautan dan Perikanan. Ditegaskan Iskandarsyah, apabila dalam waktu 15 hari tidak ada jawaban dari Menteri, pembahasan bisa lanjutkan.

“Menyiasati hal ini, rencana DPRD Kepri awal pekan depan akan mendiskusikan kembali didalam Badan Musyawarah (Banmus). Karena dalam waktu dekat ini, kita dihadapkan pada pelaksaan reses,” jelasnya lagi.

Pada kesempatan tersebut, Iskandar menegaskan,  penyusunan Ranperda RZWP3K sudah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun2016 dan Permen KP Nomor 23 Tahun 2016 tata cara penyusuran Perda RZWP3K. Menurut Iskandar, pihaknya tidak melihat dari sisi politis, tetapi semangat adalah kepentingan daerah.

“Dalam Ranperda ini, kita berbicara masalah pemanfaatan ruang laut dalam batas 0-12 mil. Karena itu menjadi kewenangan daerah,” paparnya.

Lebih lanjut katanya, di Provinsi Kepri ini, selain ada daerah yang sudah ditetapkan sebagai KSN, ada juga yang  disematkan sebagai Kawasan Stragis Tertentu (KST), seperti kawasan keamanan nasional. Selain itu ada juga namanya daerah konservasi.

“Di laut Kepri ini, banyak tertanam, kabel optik, pipa gas, makanya perlu mendapatkan Persub. Terlepas dari persolan itu, kami yakin dengan terbentuknya Perda RZWP3K nanti, banyak manfaat bagi kepentingan pembangunan poros maritim Kepri,” tutup Iskandarsyah.

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) RZWP3K Provinsi Kepri, Edi Sofyan juga merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri mengatakan, dari keseluruhan tahapan perencanaan sejak awal pembahasan dan tahapan Perda RZWP3K ini tidak ada masalah dan sudah sesuai prosedur.

“Bahkan untuk teknis subtansi dari awal sudah berproses dengan benar, sesuai yang diatur dalam Permen KP 23 tahun 2016. Dimana ada 11 tahapan yang telah dilalui sesuai pasal-pasalnya,” ujar Edi Sofyan, kemarin.

Menurut Edi, pihaknya dalam penyusunan Perda ini melibatkan semua unsur, tidak ada yang dilewatkan dilakukan melalui dialog dengan melakukan, Focus Group Discution (FGD) dan juga dilengkapi dengan data-data secara lengkap.

Kemudian, mengenai adanya surat yang diajukan Walikota Batam ke KKP itu bukan surat keberatan, namun hanya untuk meminta pertimbangan dari KKP atas masih adanya tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam.

“Saya sudah jelaskan kepada KKP bahwa dengan adanya Perda RWZP3K ini akan mengatur kewenangan itu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih lagi yang memang sejak dulu selalu terjadi di Batam ini,” paparnya.

Masih kata Edi, terkiat keberatan Pemko Batam yang menolak adanya Kawasan Sterategis Nasional (KSN). Sebenarnya, bukan menolak,  tetapi meminta pertimbangan terkait KSN yang dinilai akan merugikan Pemko Batam dan itu sudah disampikan secara lisan ke Pemprov Kepri.

Selanjutnya Pemprov Kepri sudah berkoordinasi dan membahasnya dengan kementerian. Dan hal itu sudah tidak ada masalah, bahkan sudah dikeluarkan berita acaranya. Poin pentingnya adalah, kawasan Batam Centre itu sudah selesai dengan adanya berita acara  Jasa dan perdagangan. Sehingga tidak masuk dalam KSN.

“Sepertinya Pak Walikota Batam ingin mamastikan dengan mengirim surat tersebut dan oleh KKP ini dipertayakan lagi sehingga persub belum keluar,” ungkap Edi.

Meskipun situasinya demikian, Mantan Kepala Badan Pengelola Daerah Perbatasan (BPDP) Provinsi Kepri tersebut sangat optimis perda RZWP3K akan selesai dan bisa disahkan pada akhir Desmber tahun ini. Pasalnya, secara keseluruhan ranperda ini sudah terpenuh semua syarat dan ketentuannya.

“Kita sudah mendekati finis. Pembentukan Perda RZWP3K adalah amanat dari Peraturan Menteri yang terbit pada 2016 lalu,” jelas Edi.(jpg)