Sekretaris Daerah Tanjungpinang, Riono. F.Yusnadi / Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Kota Tanjungpinang masih belum bisa mengambil tindakan tegas terhadap intruksi pemerintah pusat untuk memecat alias memberhentikan tidak hormat terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang pernah tersandung kasus korupsi.

Dilema ini berkenaan belum bulatnya keputusan dari pemerintah pusat sendiri, sehingga menimbulkan kegamangan. Sekretaris Daerah Tanjungpinang, Riono menyebutkan hingga kini ada sejumlah surat yang masuk ke Pemko Tanjungpinang.

Loading...

“Ada dari lembaga bantuan hukum Korpri pusat dan lain sebagainya, kemudian juga mencermati adanya PTUN terhadap SKB. Rasanya tidak bijak kalau kami sudah mendahului. Padahal sudah status quo jadinya,” ujar Riono, kemarin.

Pemko Tanjungpinang, sambung Riono, juga sudah berulang kali berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Namun masih belum ada kepastian, sehingga sampai pertengahan Desember ini belum juga bisa diambil keputusan final.

“Kalau kami mengambil putusan itu, kemudian nanti mereka menang, penarikannya seperti apa. Itu juga menajdi pertimbangan-pertimbangan,” terang Riono.

Karenanya, sekarang Pemko Tanjungpinang masih menunggu SKB tiga menteri, bahkan kalau perlu, sambung Riono, Pemko Tanjungpinang akan menunggu sampai permasalahan ini selesai, sehingga tidak ada lagi kegamangan dalam pengambilan keputusan.

“Kalau soal pemberhentian tidak terhormat ini bisa terjadi kapan saja. Bisa jadi Desember ini. Tapi tergantung saya lapor pak wali. Karena yang menandatangani Pak Wali,” ungkapnya. (aya)

Loading...