batampos.co.id – Terobosan besar yang dibuat Pemerintah Pusat dengan melebur BP Batam ke Pemko Batam menuai pro dan kontra ditengah publik Provinsi Kepri. Meskipun demikian, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun optimis kebijakan tersebut bisa menuntaskan persoalan dualisme yang terjadi sekarang ini.

“Keputusan yang dibuat Pemerintah Pusat tentu bukan tanpa alasan. Dan itu sudah melalui berbagai analisa dan kajian,” ujar Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan media di Aula Kantor Gubernur Kepri, Kamis (13/12) usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2019.

Loading...

Mengenai keputusan itu, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksaan dari Pemerintah Pusat. Ditegaskannya, ia sebagai Gubernur tentunya akan mendukung kebijakan tersebut. Karena banyak hal-hal positif dengan dilaksanakannya kebijakan itu nanti. Ia berkeyakinan, keputusan ini akan memberikan pengaruh yang besar bagi kepentingan pembangunan daerah.

“Setiap dalam dipusat terkait pembahasan persoalan ini, kita selalu menyampaikan berbagai keluhan. Bahkan dunia usaha juga mengeluhkan dengan adanya dualisme ini,” tegas Gubernur.

Menurut Gubernur, harus ada penyelarasan dalam hal kebijakan. Karena ketika tumpang tindih kewenangan, akan membingungkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Mantan Bupati Karimun tersebut sangat optimistis, ketika jabatan Kepala BP Batam eks officio oleh Walikota akan mudahkan kontrol kerja.

“Kontrolnya langsung Gubernur. Bahkan kita bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan prima pada investasi. Dampaknya sangat besar, baik dalam hal membuka lapangan pekerjaan maupun menekan angka pengangguran. Saya yakin, Walikota Batam mampu menjalankan peran tersebut,” tutup Gubernur.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepri, Surya Makmur mengatakan beragam reaksi muncul dalam merespon kebijakan tersebut. Ada yang mendukung dengan alasan menuntaskan persoalan dualisme kepemimpinan, antara Pemko Batam dan BP Batam. bahkan ada yang menolak karena akan menimbulkan dampak negatif ketidakpastian hukum bagi investasi.

“Alasannya BP Batam adalah institusi yang memberikan perizinan dan alokasi lahan bagi investor. Yang dibutuhkan adalah aturan hubungan kerja antara Pemko dan BP secara jelas dan tegas,” ujar Surya Makmur.

Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, berdasar siaran Pers Menko Perekonomian BP Batam tidak bubar, akan tetapi memberi kewenangan kepada Walikota menjadi ex-officio BP Batam. Aturan mainnya akan disusun kemudian.

Ia melihat, inti dari kebijkan Presiden bertujuan untuk menghilangkan dualisme kepemimpinan. Yaitu, antara Pemko Batam di satu pihak, dan BP Batam di lain pihak.

“Sebuah keputusan penting dan strategis menyangkut kepentingan masyarakat banyak (mulai dari ribuan pegawai BP, investor, dan masyarakat lainnya) tidaklah dilakukan dengan seketika begitu saja,” papar Surya Makmur.

Masih kata Surya, harus ada kajian yang mendalam dan substansial dari berbagai aspek, seperti, ekonomi, hukum, psiko-sosial dan sosial serta keamanan.  Tujuan peleburan BP diharapkan bukanlah untuk kepentingan politik ego sektoral, melainkan murni untuk menuntaskan persoalan ekonomi Batam yang belakangan mengalami pelambanan dan penurunan.

Lebih lanjut katanya, berdasarkan catatan sejarah, keberadaan BP Batam bermula dari dibentuknya Otorita Batam melalui Keppres No. 73/2971 tentang Pembentukan Batu Ampar sebagai Daerah Industri lalu. Kemudian,  berdasarkan kajian  disempurnakan kembali dengan Keppres No. 41/1973 tentang Pembentukan Otorita Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) di seluuruh Pulau Batam.

Ditegaskannya, berdasar Keppres 41/1973 inilah sebagai tonggak berdirinya OB. Tugas OB adalah  sebagai badan yang diberikan otoritas untuk mengelola dan mengendalikan pembangunan industri  dan alih kapal di Pulau Batam. Dalam perjalanannya, Pulau Batam pun berkembang sebagai sebuah kota industri, alih kapal, dan perdagangan.

Hingga akhirnya pada tahun 1999, terbentuklah daerah otonom Kota Batam melalui UU 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Batam. Pasal 21 UU 53/1999 telah mengamanahkan bahwa OB diikutsertakan dalam pembangunan Batam bersama Pemko Batam. Pemerintah diminta menerbitkan PP sebagai aturan teknis yang mengatur hubungan kerja anatara OB dengan Pemko Batam.

“Sayangnya, perubahan demi perubahan kebijakan tentang pengelolaan Batam tidak pernah diterbitkan PP tengang aturan huhungan kerja tersebut. Malah, pemerintah mencoba melakukan perubahan pengelolaan kawasan Batam menjadi kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone (FTZ)) dan Kawasan Pelebuhan Bebas Batam dengan menerbitkan PP 46/2007,” jelasnya.

Politisi utusan Batam itu mengatakan, melihat keberadaan BP Batam dari waktu ke waktu, patut dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Bukan hanya bagaimana membangun sinergi dan harmoni hubungan kerja antara Pemko dan BP, tapi juga soal prestasi.

Belakangan, kawasan Batam mengalami pelambanan pertumbuhan ekonomi. Pada 2017 pertumbuhan ekonomi Batam terjun bebas hanya 2 % dari sebelumnya 5,03 %. Padahal, Batam tahun 2010 – 2015, pertumbuhan ekonomi Batam rata-rata di angka 7 persen lebih. Begitu juga nilai ekspor tahun 2017 mengalami penurunan di sektor migas 7,29 % dari 297,55 juta USD dan non migas turun 19,19% dari 626,30 USD (67,79% dari total export).

“Saya berpendapat, menyelesaikan dualisme antara Pemko dan BP, haruslah dalam kerangka perbaikan dan peningkatan ekonomi. Kebijakan tersebut jangan sampai hanya sekadar jurus maut membubarkan BP Batam yang tidak produktif,” tutupnya.

Terpisah, praktisi hukum tata negara, Andi Muhammad Asrun mengatakan, “prematur” ucapan Presiden Jokowi soal rencana pembubaran BP Batam. Karena seharusnya didahului dengan kajian mendalam dan duduk satu meja dengan para pemangku kepentingan serta mempertimbangkan aspek yuridisnya.

“Sekalipun pernyataan Presiden menimbulkan kesenangan sejumlah warga Batam, tetapi harus jelas kedudukan BP Batam di kemudian hari dan pengelolaan kegiatan ekonomi, politik dan pemerintahan berpusat satu pintu di tangan Walikota Batam,” ujar Andi Asrun, kemarin.

Ditegaskannya, jika terkait dengan Undang-Undang, maka Presiden dan DPR RI harus cabut UU itu terlebih dahulu. Atau Jokowi mau menerbitkan Perppu? Jangan sampai Presiden melemparkan issue hanya melahirkan kisruh baru. Buktinya tidak sinkron antara pernyataan antara Presiden dengan Menko Perenomian.

“Harus ada persepsi yang sama, antara Menteri dengan Presiden. Jangan sampai kebijakan ini membuat gaduh lagi,” jelas Ketua Prodi Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor tersebut.(jpg)

Loading...