Bupati Bintan Apri Sujadi memaparkan data penyaluran bantuan sosial yang tak sesuai dengan data di lapangan saat menghadiri video conference dengan Kapolri dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Polri dan Kemensos di ruang Ficon markas Polres Bintan, Jumat (11/1) siang. F.Kominfo untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan diminta melakukan singkronisasi Basis Data Terpadu (BDT)  penyaluran bantuan sosial. Disinyalir, data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial masih mengacu pada hasil sensus penduduk beberapa tahun yang lalu.

Hal ini disampaikan Bupati Bintan Apri Sujadi saat menghadiri video conference dengan Kapolri dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Polri dan Kemensos terkait bantuan pengamanan dan penegakan hukum dalam  pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.

Loading...

Dalam video conference yang dihadiri Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang ini dilaksanakan di ruang Ficon markas Polres Bintan, Jumat (11/1) siang.

Menurut dia, hingga saat ini masih ada ditemukan data-data yang tidak sesuai di lapangan.

“Kita meminta sebaiknya data penyaluran bantuan sosial diupdate dengan kondisi di lapangan,” kata dia.

Karena data yang tak sesuai di lapangan, dia mengaku acapkali mendapat teguran dari masyarakat. Untuk itu, sinkronisasi data antara BPS dan Dinsos Bintan sangat penting.

Dia juga menyampaikan sangat mendukung pelaksanaan program tersebut Polri dan Kemensos ini. Untuk langkah awal, dirinya meminta agar digelar kembali pertemuan sebagai tindak lanjut yang akan melibatkan beberapa unsur-unsur penting, salah satunya melibatkan pihak BPS.

“Langkah awal kita harus menggelar pertemuan kembali, melibatkan pihak kepolisian, unsur pemerintah serta BPS selaku pemilik data dalam penyaluran bantuan sosial,” ujarnya. (met)

Loading...