H Irwansyah SE MM, Anggota Komisi III DPRD Kepri.F.Istimewa

batampos.co.id – Legislator Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah meminta Pemprov Kepri melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri untuk segera merespon apa yang diharapkan oleh Angkasa Pura II (AP II) Tanjungpinang. Menurutnya, persoalan pemotongan bukit di depan landasan pacu bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang kepentingannya adalah untuk keselamatan penerbangan.

“Jika memang kemampuan kita tidak mengcover kebutuhan tersebut. Langkah alternatif adalah mengharapkan dukungan APBN,” ujar Irwansyah menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (11/1) di Tanjungpinang.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut juga mengatakan, tidak ada hebatnya bandara RHF, Tanjungpinang menyandang predikat sebagai salah satu Bandara Internasional di Kepri. Sementara tidak didukung dengan pelayanan keselamatan penerbangan.

“Artinya ketika terjadi gangguan cuaca, pesawat tidak akan bisa mendarat. Dan kondisi tersebut sudah sering terjadi belakangan ini di Tanjungpinang,” jelasnya.

Pria yang merupakan Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, ketika dua sisi landasan tidak bisa digunakan. Tentu akan sangat merugikan, baik itu masyarakat sebagai penumpang maupun operator penerbangan.

“Tentu akan lebih efektif dan efesien, jika kedua sisi landasan bisa digunakan. Sehingga faktor cuaca tidak menjadi hambatan. Baik itu untuk kepentingan landas maupun pendaratan,” tutup Irwansyah.

Sebelumnya, General Manager (GM) PT. Angkasa Pura II (AP II) Cabang Tanjungpinang, Hotasi Manalu mengharapkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun memberikan atensi khusus untuk pemotongan bukit didepan landasan pacu Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang. Sehingga bisa menimalisir resiko terjadinya gangguan penerbangan.

“Jika pemotongan bukit dibiarkan berlarut, tentu kita sangat dirugikan. Karena take off dan landing hanya bisa menggunakan dari satu arah,” ujar Hotasi Manalu menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (10/1) lalu di Tanjungpinang.

Menurut Hotasi, apabila landasan Bandara RHF bisa dipergunakan dari dua arah, tentu ketika terjadi gangguan cuaca bisa menyesuaikan. Baik itu untuk kepentingan lepas landas maupun pendaratan. Atas dasar itulah, pihaknya mengharapkan Pemprov Kepri segera membuat kebijakan.

“Sekarang ini kita sudah menyandang status sebagai Bandara Internasional. Namun dari sisi fasilitas tersebut masih ada hal-hal yang harus diselesaikan,” jelas Hotasi.(jpg)

Yuk Baca