Sejumlah kapal barang labuh jangkar di perairan Tanjunguban, Bintan, Senin (7/1). F.Yusnadi / Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Bidang (Kabid) Kepelabuhanan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Aziz Kasim Djou mengatakan pihaknya tengah menggesa penyusunan regulasi penerapan pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepri. Menurut Aziz, jasa labuh jangkar akan dipungut setelah adanya persetujuan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

“Untuk payung hukumnya sedang dalam proses. Hasilnya nanti akan dibahas oleh Gubernur, apakah disetujui atau tidak,” ujar Aziz menjawab pertanyaan media, Rabu (9/1) lalu di Tanjungpinang.

Loading...

Dijelaskan Aziz, regulasi yang disusun nanti adalah merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk mengelola jasa labuh jangkar. Disebutkan Aziz, persoalan lain yang sedang dihadapi pihaknya adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sekarang ini.

“Ini yang juga akan kami siasati nanti. Sehingga ketika aktivitas sudah berjalan, tidak terjadi kendala di lapangan,” jelas Aziz.

Pria yang merupakan Ketua Perkumpulan Keluarga Indonesia Timur (Perkit) Tanjungpinang tersebut menambahkan, Dishub sebelumnya sudah menyusun aturan dan juga termasuk terkait besaran tarif labuh jangkar kapal tersebut. Hal itu sebagai dasar dalam melaksanakan pungutan jasa labuh jangkar kapal di perairan Kepri sesuai aturan yang ada.

“Kami menyadari, sektor ini adalah harapan baru bagi Kepri untuk meningkatkan perenomian daerah. Kita akan bertindak, ketika semua aturan mainnya sudah jelas,” tutup Aziz.

Belum lama ini, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan soal pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepri, ia masih menunggu petunjuk Menteri Perhubungan (Menhub). Menurut Gubernur, sebelum adanya regulasi yang jelas, ia tidak ingin mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan aturan.

“Saya sudah mengirim surat secara resmi ke Kemenhub. Kita menunggu jawaban tersebut sebelum bertindak,” ujar Gubernur Nurdin.(jpg)

Loading...