Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Aziz.F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

batampos.co.id – Setiap tahunnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang laporan keuangannya disusun dan dilaporkan dengan baik. Bagi yang laporan keuangannya beres, bisa beroleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat ini yang kemudian seringkali dibangga-banggakan oleh kepala daerah.

Ternyata, tidak selamanya WTP bisa dibanggakan. Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis mengingatkan kepada kepala daerah agar tidak perlu larut berbangga-bangga dengan WTP lantaran menyajikan laporan keuangan yang baik itu memang sudah menjadi keharusan setiap pemerintah daerah.

“Silakan saja gubernur, bupati atau walikota bangga, dengan meraih WTP. Tapi ingat dengan catatan, angka pengangguran dan kemiskinan sudah kecil. Kalau WTP, tetapi angka kemiskinan dan pengangguran tinggi, berarti masih gagal jadi pemimpin.” kata Harry, ditemui di Tanjungpinang, Kamis (10/1) malam kemarin.

Maka dari itu, Harry meminta pemerintah daerah terus memperbaiki sistem perencanaan penggunaan anggaran. Pemerintah, kata dia, harus memprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ada tiga jenis pemeriksaan uang negara yang dilakukan BPK RI. Pertama, pemeriksaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pemeriksaan Tertentu dan Investigasi, dan ketiga adalah pemeriksaan jenis kinerja.

“Isu pemeriksaan jenis kinerja ini, yang saya angkat, saat saya menjadi profesor. Dalam UU setelah reformasi, anggaran/ uang negara, harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Tidak boleh ada satu rupiah pun uang negara, yang tidak terukur dalam indikator kesejahteraan masyarakat,” ujar Harry.

Seharusnya, sambung dia, ketika ada penambahan uang negara, harus mampu mengurangi indikator kemiskinan dan pengangguran. Kenyataannya, ketika ada penambahan anggaran negara, justru kemiskinan dan pengangguran meningkat.

Fakta di lapangan, menurut Harry, hampir 95 persen pengangguran di Indonesia adalah pengangguran struktural. Tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai. Sedangkan pengangguran karena faktor alam, hanya 5 persen. Seperti halnya orang jompo, dan yatim piatu.

Di beberapa negara berkembang, pemeriksaan keuangan negara, sudah menggunakan sistem pemeriksaan jenis kinerja. Sistem ini, yang membuat uang negara digunakan sesuai peruntukannya.

“Saya berharap, pemerintah bisa memperbaiki laporan keuangannya. Sudah fokuskah, dalam menyusun perencanaan? Berapa anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat? Apakah sudah mengacu pada indikator pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran?” pungkasnya. (aya)

Yuk Baca