Legislator Komisi II DPRD Kepri, Onward Siahaan.F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

batampos.co.id – Legislator Komisi II DPRD Kepri, Onward Siahaan yang membidani soal anggaran mengingatkan Pemprov Kepri melalui Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri untuk segera merealisasikan kebijakan penurunan tarif pajak mobil tua. Ia berkeyakinan, terobosan tersebut akan mempengaruhi pendapatan daerah.

“Kebijakan pemutihan Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) 2018 masuk dalam kategori berhasil. Karena puluhan miliar masuk ke kas daerah,” ujar Onward Siahaan menjawab pertanyaan Batam Pos, Minggu (13/1).

Sekretaris Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, dari hasil diskusi bersama Komisi II DPRD Kepri tahun lalu, BP2RD Provinsi Kepri akan menyegerakan untuk membuat kajian tentang penerapan kebijakan tersebut. Menurut Onward, sudah waktunya memang tarif pajak mobil tua diturunkan.

“Pasti banyak pemilik mobil tua yang absen membayar pajak. Karena tarif yang tinggi, sementara harga jual sudah merosot jauh,” jelasnya.

Lebih lanjut katanya, penurun PKB mobil tua bukan hanya sebatas untuk menambah pundi-pundi keuangan daerah. Tetapi juga sebagai laluan untuk melakukan validasi data. Karena memang, Pemprov Kepri belum memiliki validasi data yang akurat tentang wajib pajak kenderaan bermotor di Kepri.

“Kita berharap program ini terealisasi di 2019 ini. Sehingga memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang untuk menyelesaikan kewajibannya,” tutup Onward.

Belum lama ini, Wakil Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kepri sudah mengajukan tambahan alokasi anggaran dalam pembahasan APBD 2019 lalu. Menurut Isdianto, alokasi tersebut diperuntukan bagi pelaksanaan razia secara kontinyu di Provinsi Kepri pada tahun ini.

“Dari laporan yang kita terima, untuk setiap kali razia selalu memberikan kontribusi postifi bagi pendapatan daerah,” ujar Isdianto.

Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri tersebut menjelaskan, tindakan razia dilakukan untuk menjaring wajib pajak yang mangkir dari kewajibannya. Diakui Isdianto, sektor Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) adalah andalan utama Pemprov Kepri saat ini. Ia berharap masyarakat bisa tertib dalam membayar pajak.

“Target yang diharapkan dari razia bukan hanya soal pendapatan. Tetapi untuk menyadarkan masyarakat tentang ketertiban dalam membayar pajak. Membayar pajak sama artinya mendukung pembangunan daerah,” tegas Isdianto.

Ditambahkannya, program pemutihan PKB dan Balik Nama Kenderaan Bermotor (BNKB) yang sudah dilaksanakan sampai 31 September 2018 lalu sudah memberikan hasil yang postif. Karena sudah membukukan pendapatan hampir Rp50 miliar. Ia berharap, BP2RD Kepri dapat memperkuat basis data wajib pajak di Pemprov Kepri.

“Ketika kita punya database yang kongkrit. Maka wajib pajak yang mangkir dari kewajibannya bisa ditagih sampai ke rumah,” tutup Isdianto.(jpg)

Yuk Baca