Ketua LKKS Kepri, Doli Boniara menyerahkan cendramata kepada Sekjen Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Edwil S Djamaoeddin.F.Dokumentasi Dinsos Kepri untuk Batam Pos

batampos.co.id – Lembaga Koordinasi Kesejahteraan (LKKS) Provinsi Kepri menjadikan nikah massal sebagai salah satu program unggulan dibidang kesejahteraan sosial. Atas dasar itu, Ketua Harian LKKS Kepri, Doli Boniara menyampaikan laporakan kegiatan LKKS Kepri ke Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Jumat (8/2) lalu di Jakarta.

“Selain menyerahkan laporan, kami juga membahas evaluasi kegiatan LKKS Kepri selama periode 2018, dan rencana program nasional 2020 yang akan dilaksanakan di Kepri,” ujar Doli Boniara, Minggu (20/2) di Tanjungpinang.

Pria yang merupakan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kepri tersebut mengatakan, diskusi panjang tentang capaian dan output yang menjadi target LKKS Kepri kedepan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal DNIKS Edwil S Djamaoeddin. Menurut Doli, nikah massal menjadi program unggulan yang harus dipertahankan.

“Kami terus mempertajam rencana kerja LKKS Kepri. Kekurangan-kekurangan yang terjadi di 2018 lalu, tentu harus diperbaiki pada tahun ini,” tegas Doli.

Mantan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepri itu menjelaskan, poin penting dari diskusi bersama Sekjen DNIKES kemarin adalah memperkuat program nikah massal dan low vision. Sehingga menjadi program rutin LKKS Kepri, bahkan menjadi program unggulan saat ini.

Program low vision sendiri merupakan program pemeriksaan dan pengobatan mata untuk mengatasi gangguan penglihatan. Peserta juga diberikan kacamata gratis. Untuk saat ini, program ini dibuat untuk anak sekolah yang kurang mampu.

“Setiap tahunnya tak kurang dari 20 pasang yang ikut nikah massal dan sekitar 50 anak sekolah yang ikut low vision,” jelas Doli.

Menantu Huzrin Hood tersebut juga memaparkan, DNIKS adalah lembaga koordinasi kesejahteraan sosial (LKKS) tingkat nasional. DNIKS juga merupakan organisasi nonpemerintah, bersifat terbuka, independen serta mandiri. Adapun organisasi ini mempunyai fungsi koordinasi terhadap organisasi-organisasi yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat nasional.

“Kita berharap LKKS dan DNIKS ini bisa menjadi salah satu organisasi yang mampu mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat,” tutup Doli Boniara.(jpg)