Asisten I Pemko Tanjungpinang, Ahadi.F.Yusnadi / Batam Pos

batampos.co.id – Penggunaan bahasa asing yang kian menjamur dan dianggap biasa di ruang publik menimbulkan kecemasan tersendiri. Ini dinilai sebagai bentuk semakin kurangnya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa ini.

Pemerintah Kota Tanjungpinang bukan tak menyadari hal ini. Asisten I Pemko Tanjungpinang, Ahadi menilai, memang sebaiknya ada semacam regulasi yang mengatur penggunaan bahasa asing di ruang publik. “Kalau dalam bentuk edaran tentu cukup dari Pak Wako. Tapi kalau bentuknya perda, ada mekanismenya,” kata Ahadi.

Idealnya, sambung Ahadi, memang dalam bentuk perda. Karena dengan begitu bisa ada sanksi bagi mereka yang tak mengindahkannya. Namun, tentu perlu naskah akademis sebagai bahan dasar pengajuannya. Pemko Tanjungpinang siap memfasilitasi hal tersebut jikalau memang pihak-pihak yang berkemampuan hendak melakukannya.

“Jadi nanti bisa diajukan oleh Pemko Tanjungpinang melalui OPD yang sesuai. Bisa juga langsung ke dewan dan jadi perda inisiatif DPRD,” ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan ini.

Kantor Bahasa Kepri, sambung Ahadi, tentu bisa menjadi tim ahli yang dilibatkan dalam pewujudan peraturan ini. Bagaimana pun, Ahadi menilai, rasanya memang perlu menumbuhkan kebanggaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

“Apalagi jika mengingat Raja Ali Haji, pahlawan nasional di bidang bahasa berasal dari Penyengat,” pungkasnya. (aya)