Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.F.Istimewa

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun angkat bicara soal rencana reklamasi Teluk Tering, Batam oleh PT Kencana Investindo Nugraha (KIN). Menurut Gubernur, konsep yang ditawarkan Walikota Batam, Rudy kepada Pemprov Kepri sudah sangat sangat bagus.

“Memang banyak yang melirik untuk melakukan investasi di kawasan Teluk Tering, Batam. Tentu pengajuan-pengajuan yang ada, akan dipelajari,” ujar Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan Batam Pos, Minggu (10/2) usai menghadiri kegiatan Teh Prendjak di Jembatan I Dompak, Tanjungpinang.



Ditanya mengenai rekomendasi yang dikeluarkan Walikota Batam kepada PT. KIN yang merupakan milik anak salah satu Dewan Pertimbangan Partai NasDem? Mengenai hal itu, Gubernur berpendapat rekomendasi yang diberikan Walikota Batam adalah merupakan sesuatu yang wajar. Ditegaskan Gubernur, kewenangan untuk mengeluarkan izin reklamasi berada di Pemprov Kepri.

“Pak Walikota bertindak sesuai dengan kapasitasnya. Karena memang, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepri, kewenangan itu berada di Pemprov,” tegas Gubernur Nurdin.

Ditegaskannya juga, pihaknya akan membantasi waktu izin lokasi yang dikeluarkan, yakni selama satu tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut, tidak ada progresnya, maka akan ditinjau kembali. Menurut Gubernur, baik Pemko dan BP Batam sama-sama punya konsep yang bagus. Meskipun berbeda nama, yakni Marina Bay dan Kota Air, tetapi maksud atau tujuannnya.

“Kewenangan tentu berada di Pemprov Kepri terkait izin reklamasi, bukan di Pemko atau BP Batam. Tentu akan dipelajari sesuai dengan ketentuan aturan yang ada,” jelas Gubernur.

Menurut Gubernur, pembagunan yang mengedepan istilah water front city memang sudah dikembangkan oleh sejumlah negara. Seperti, Singapura, Malaysia, Dubai, dan Maladewa. Adapun ouput yang diharapkan adalah, selain itu kepentingan investasi ekonomi, juga mendukung tumbuhnya pariwisata daerah.

“Kita yakin, dengan pembangunan water front city itu nanti, akan menambah nilai estetika Batam kedepan,” tutup Gubernur Nurdin.

Sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri mencatat ada tujuh perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan izin reklamasi di kawasan Teluk Tering, Batam. Kepala DKP Provinsi Kepri, Edy Sofyan mengatakan Teluk Tering, Batam bukan merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN).

“Ada tujuh perusahaan yang mengajukan izin lokasi di Kawasan Teluk Tering. Yang terbaru adalah PT. Kencana Investindo Nugraha (KIN). Namun permohonan izin lokasi masih belum masuk ke Provinsi,” ujar Edy Sofyan menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (7/2) lalu di Tanjungpinang.

Mantan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPBD) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, karena lokasi tersebut (Teluk Tering,red) bukan merupakan KSN, maka kewenangan menerbitkan izin reklamasi berada di Pemerintah Provinsi Kepri, yakni sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomoe 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Edy, izin reklamasi dapat dikeluarkan, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang sedang digarap Pemerintah Provinsi Kepri bersama DPRD Provinsi Kepri.

“Kita sudah mengeluarkan sejumlah izin reklamasi di kawasan Teluk Tering. Karena daerah tersebut masuk dalam RTRW Provinsi Kepri untuk jasa perdagangan dan pariwisata,” jelas Edy Sofyan.(jpg)

Loading...