Nama Gubernur Kepri, Nurdin Basirun trcatat dalam sistem informaso pajak sebagai wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan.F.Jailaini / Batam Pos

batampos.co.id – Nama Gubernur Kepri, Nurdin Basirun tercatat sebagai salah satu wajib pajak kenderaan bermotor (PKB) yang mangkir dari kewajibannya. Pemilik Honda CRV dengan nomor polisi BP 757 NB tersebut sudah tujuh absen membayar pajak.

Berdasarkan data elektronik Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD), Nurdin Basirun terakhir membayar pajak adalah pada 2012 lalu. Saat ini BP 757 NB melekat di mobil dinas Gubernur Kepri, Toyota Fortuner warna hitam yang sehari-sehari digunakan Gubernur untuk menjalankan aktivitasnya.

“Sampai saat ini, nopol BP 757 NB Honda CRV memang masih tercatat atas nama Nurdin Basirun,” ujar salah satu petugas BP2RD Kepri yang bertugas di arena Pameran Teknologi di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, kemarin.

Dijelaskan petugas tersebut, kewajiban tetap PKB adalah sebesar Rp2,8 juta. Adapun kewajiban keseluruhannya sebesar Rp33.156.500. Jumlah tersebut sudah termasuk denda Rp8,4 juta. Pembayaran terakhir adalah pada 2012 lalu.

“Tahun pembayaran terakhir adalah 2012. Setelah itu tidak ada pembayaran lagi,” jelasnya.

Belum lama ini, Wakil Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kepri sudah mengajukan tambahan alokasi anggaran pada pembahasan 2019. Menurut Isdianto, alokasi tersebut diperuntukan bagi pelaksanaan razia secara kontinyu di Provinsi Kepri pada tahun ini.

“Dari laporan yang kita terima, untuk setiap kali razia selalu memberikan kontribusi postifi bagi pendapatan daerah,” ujar Isdianto.

Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri tersebut menjelaskan, ekalasi razia untuk menjaring wajib pajak yang mangkir dari kewajibannya. Diakui Isdianto, sektor Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) adalah andalan utama Pemprov Kepri saat ini. Ia berharap masyarakat bisa tertib dalam membayar pajak.

“Target yang diharapkan dari razia bukan hanya soal pendapatan. Tetapi untuk menyadarkan masyarakat tentang ketertiban dalam membayar pajak. Membayar pajak sama artinya mendukung pembangunan daerah,” tegas Isdianto.(jpg)