Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.F.Istimewa

batampos.co.id – Mendengar informasi Pemprov Jabar mendapatkan jatah Participating Intrest (PI) Minyak dan Gas (Migas) 10 persen. Gubernur Kepri, Nurdin Basirun akan segera mendiskusikan persoalan ini secara serius dengan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri.

“Peluang yang ada harus kita manfaatkan, sehingga bisa mendapatkan pundi-pundi pendapatan asli daerah,” ujar Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menjawab pertanyaan Batam Pos, Minggu (10/2) lalu di Jembatan I Dompak, Tanjungpinang.

Menurut Gubernur, saat ini ia tengah menuntaskan proses penilaian kandidat Direksi BUMD Kepri, PT. Pembangunan Kepri dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri. Ditanya apa yang menjadi penyebab, Kepri belum berhasil mendapatkan PI Migas tersebut? Mantan Bupati Karimun tersebut mengaku belum mendapatkan penjelasan secara detail dari Dinas ESDM Provinsi Kepri.

“Nanti kita minta penjelasan ESDM, persoalan-persoalan apa saja yang masih menjadi penghalang untuk kita mendapatkan hak tersebut,” jelas Gubernur.

Disinggung mengenai adanya kebutuhan anggaran sebesar Rp30 miliar sebagai kebutuhan operasional awal untuk mendapatkan PI tersebut? Mengenai hal itu, Gubernur menegaskan, khusus untuk BUMD Kepri tidak ada lagi peluang untuk mendapatkan penambahan modal. Atas dasar itu, ia mencari seorang enterpreneurship untuk memimpin BUMD Kepri.

“Salah satu tanggungjawab besar bagi Direksi BUMD Kepri terpilih nanti adalah mendapatkan PI dan membangun kembali kejayaan BUMD Kepri,” tegas Gubernur.

Terpisah, Legislator Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah mengatakan, Pemprov Kepri harus segera belajar di BUMD Jawa Barat, mengenai bagaimana upaya mereka merebut PI tersebut. Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepri tersebut, peluang emas yang ada didepan mata jangan sampai dilewatkan.

“Ini peluang untuk kita mendapatkan hak terlibat langsung dalam pengelolan migas. Selain itu juga kesempatan bagi kita untuk mendapatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri,” tegas Iskandarsyah.

Seperti diketahui, sebelum dipecat sebagai Direktur PT. Pembangunan Kepri, Rudianto Ruben mengatakan, salah satu blok yang akan segera berproduksi di Kepri adalah Blok North West Natuna (NWN) atau yang dikenal dengan sebutan Ande-Ande Lumut. Dijelaskannya juga, untuk mendapatkan PI 10 persen dari blok tersebut, Pemerintah Provinsi melalui badan usaha yang bergerak dibidang hulu minyak dan gas harus harus melakukan penyertaan modal sebesar Rp1 triliun.

“Kalau untuk kita tidak perlu repot mengurusi modal, karena Santos selaku pemegang blok siap membantu. Tentu ini satu kemajuan bagi Kepri,” ujar Ruben.

Diungkapkan Ruben, PT. Pembangunan Kepri sudah membentuk PT Pembangunan Kepri North West Natuna yang bergerak dibidang hulu minyak dan gas. Hanya saja memang butuh penyertaan modal lagi sebesar Rp30 miliar. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk membuka kantor penghubung di Jakarta, karena perusahaan gas basecampnya di Jakarta.

“Rp10 miliar signature bonus untuk Pemerintah Pusat. Kami juga sudah merampungkan pengurusan 160 perizinan terkait hulu minyak dan gas. Selain itu akan bekerjasama dengan Konsultan Migas ITB dan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM),” jelas Ruben.

Masih kata Ruben, peluang depan mata ini jangan sampai lepas. Karena Pemprov Kepri bisa kehilangan Rp320 triliun dari 34 sumur yang ada didalam Blok Ende-Ende Lumut. Asumsi tersebut didapat dengan nilai $30 Perbarel . Sedangkan di Natuna dan Anambas ada 16 blok. Blok besar lainnya adalah Chokang juga punya potensi yang menjanjikan.

“Kita tidak perlu congok, dapat kelola lima blok saja. Itu sudah luar biasa,” tutup Ruben.(jpg)