Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.F.Istimewa

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mencopot Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, Amjon dan Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintus (PTSP) Kepri, Azman Taufik dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kepri, Rabu (13/3). Keduanya mendapatkan sanksi berat karena menyalagunakan wewenang dalam hal penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Rekomendasi Izin Ekspor Bausit milik PT. Gunung Bintan Abadi (GBA).

Selain memberikan sanksi kepada kedua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri tersebut, sesuai dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gubernur Nurdin sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) lewat Surat Keputusan (SK) juga menurunkan pangkat dan golongan terhadap Mantan Kepala Bidang Pertambangan, Budi Setiawan yang beberapa waktu lalu terjerat dalam kasus penggunaan narkoba.

Loading...

“Karena sudah melakukan pelanggaran berat, punismen yang diberikan adalah pencopotan dari jabatan,” ujar Kepala Inspektorat Kepri, Mirza Bakhtiar usai melakukan rapat koordinasi bersama Sekda Kepri, TS. Arif Fadillah di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Rabu (13/3).

Pria yang sudah menyabet sertifikasi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tersebut menjelaskan, tindakan yang dilakukan oleh Gubernur karena semua pejabat yang terlibat telah terbukti salah dalam menyalahgunakan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Bintan. Adapun kesalahan fatal yang dimaksudĀ  adalah mengeluarkan izin usaha pertambangan bauksit di wilayah Kabupaten Bintan, tanpa berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

“Mereka sudah melakukan kesalahan fatal, dan tidak bisa ditolerir lagi. Sanksi yang patut diberikan adalah diberhentikan dari jabatan,” tegas Mantan Pejabat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut.

Sementara itu, Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Tanjungpinang, Endri Sanopaka menilai Gubernur selaku PPK lambat dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan oleh Kemendagri. Menurut Endri, jika persoalan ini tidak tercium oleh media, Pemprov Kepri akan menunda-menunda untuk melaksanakan punishment yang sudah ditentukan.

“Sekarang ini eranya keterbukaan informasi publik. Rekomendasi Mendagri bukan bersifat rahasia, karena tidak menyangkut kepentingan negara. Tetapi adalah untuk kepentingan publik,” ujar Endri Sanopaka.

Lebih lanjut katanya, dengan adanya kejadian ini, ia berharap Gubernur selaku PPK memberikan warning ke pejabat-pejabat yang lain. Karena terjadinya perkara ini, menujunkan proses pembinaan tidak berjalan dengan baik. Apalagi pejabat-pejabat yang terlibat notabenenya adalah orang-orang terpilih yang diambil dari Kabupaten Karimun.

“Kita mendorong Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup untuk bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani perkara ini,” ujar Endri Sanopaka.

Terpisah, Legislator Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah mendukung langkah Gubernur Kepri memberikan punismen terhadap pejabatnya yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, kewenangan soal penerbitakan izin tambang memang berada ditangan Pemprov Kepri. Peralihan tersebut terjadi, karena adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Proses administrasinya mungkin sudah benar, hanya saja ada menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Sehingga setimpal sanksinya berupa pencopotan dari jabatan,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.(jpg)

Loading...