Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.F.Istimewa

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan siap memberikan penjelasan, jika memang persoalan izin usaha pertambangan dan rekomendasi ekspor bauksit yang dikeluarkan Pemprov Kepri diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Gubernur, Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Amjon telah melebihi kewenangan yang diberikan.

“Pada prinsipnya memang ada kewenangan yang diberikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas nama Gubernur. Meskipun demikian, tetap harus memberikan penjelasan atau tembusan ke Gubernur sebagai Kepala Daerah,”ujar Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan media di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin (25/3) usai sidang paripurna.

Ditanya apakah sudah ada menerima surat panggilan dari KPK? Mantan Bupati Karimun dua priode tersebut menegaskan belum ada menerima. Ditegaskannya, apabila nanti menerima, ia akan memenuhi panggilan tersebut untuk memberikan penjelasan.

“Sebagai Gubernur tentu kita harus tunduk pada aturan yang ada. Jika memang dibutuhkan untuk memberikan keterangan, sudah pasti saya lakukan,” tegas politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Kepri tersebut.

Disinggung mengenai adanya keluhan dari DPRD Kepri ke Pemprov Kepri, khusus ESDM Provinsi Kepri terkait data izin pertambangan yang dikeluarkan. Mengenai hal itu, Gubernur Nurdin mengatakan pihaknya tidak pernah mempersulit. Jika memang ada permintaan secara resmi, tentu akan dipenuhi.

“Kita akan sangat terbuka tentang apapun, baik itu tentang izin pertambangan atau izin lainnya yang dikeluarkan. Jika memang ada pengajuan resmi, tentu kita penuhi,” tutup Gubernur Nurdin.

Belum lama ini, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan pihaknya kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan bauksit di Kabupaten Bintan. Pasalnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri tidak kooperatif dengan DPRD Kepri.

“Sejak awal Amjon duduk sebagai Kepala Dinas ESDM Kepri kita sudah mengingatkan, supaya setiap izin tambang ataupun izin prinsip soal tambang harus disampaikan ke DPRD Kepri. Namun sampai ia dipecat, peringatan kami tersebut hanya dianggap angin lalu,” ujar Jumaga Nadeak, Rabu (20/3) lalu di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, dalam hal penerbitan izin pertambangan, bukan hanya menjadi tanggungjawab ESDM Provinsi Kepri. Tetapi dalam prosesnya juga melibatkan Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMD-PTSP) Provinsi Kepri dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepri.

“Ketiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini punya tugas dan wewenang masing-masing. Artinya ketika terjadi persoalan, pihaknya yang berasalah tentu semua OPD tersebut,” tegas Jumaga.

Lebih lanjut, Jumaga mengharapkan Gubernur Nurdin untuk lebih tegas dalam melakukan pembinaan terhadap pejabatnya. Apalagi Gubernur adalah merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Provinsi Kepri.

“Persoalan ini tentunya turut mencemarkan nama baik seorang Gubernur. Apalagi persoalannya turut di soroti Komisi Pemberantasan Korupsi,” tutup Jumaga.(jpg)

Loading...