Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).F.Istimewa

batampos.co.id -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan memberikan atensi khsusus bagi Provinsi Kepri. Evaluasi KPK terhadap kinerja pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Provinsi Kepri. Salah satu sorotan KPK pada 2018 lalu adalah perkara gratifikasi yang mendera Sekda Kepri, TS. Arif Fadillah saat melangsungkan pesta pernikahan putranya.

Selain persoalan tersebut, KPK juga memberikan ultimatum kepada Pemprov Kepri untuk menyelesaikan pemindahan dana reklamasi paska tambang dari di rekening Kabupaten/Kota ke Pemprov Kepri yang harus ditempatkan ke Bank Pemerintah. Hasil evaluasi tersebut disampaikan lewat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 dan Sosialiasi Program 2019 di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Selasa (26/3).

Loading...

Pertemuan khusus tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Wakil Gubernur Kepri, Isdianto, Sekda Kepri, TS. Arif Fadillah yang sudah diturunkan pangkatnya karena terbukti menerima gratifikasi. Selain itu ada juga Bupati Bintan, Apri Sujadi, Bupati Natuna, Hamid Rizal, Walikota Batam, M. Rudi, Bupati Karimun, Aunur Rofiq, dan Wakil Walikota Tanjungpinang, Rahma.

“Hampir semua kepala daerah hadir. Yang belum terlihat datang adalah Bupati Lingga,” ujar salah satu petugas protokol yang berjaga diluar ruangan.

Seperti diketahui, selain perkara yang terjadi di 2018, KPK juga memberikan atensi khusus dugaan gratifikasi dalam hal penerbitan izin rekomendasi ekspor tambang yang dikeluarkan Pemprov Kepri ke PT. Gunung Bintan Abadi (GBA) Bintan. Dalam persoalan ini, Penyidik Inspektorat Kemendagri sudah memeintahkan Gubernur untuk mencopot Amjon sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri.

Selain nama Amjon, karena terlibat kerjasama, Gubernur juga harua melakukan tindakan yang sama terhadap mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepri, Azman Taufik. Punismen tersebut, Azman dicopot sebagai Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kepri yang baru dijabatnya sejak akhir Januari 2019 lalu.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan siap memberikan penjelasan, jika memang persoalan izin usaha pertambangan dan rekomendasi ekspor bauksit yang dikeluarkan Pemprov Kepri diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Gubernur, Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Amjon telah melebihi kewenangan yang diberikan.

“Saya siap mematuhi aturan. Karena memang ada kewenangan terlebih dilakukan oleh bawahan saya,” ujar Gubernur, kemarin.(jpg)

Loading...