Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Jamhur Ismail.F.Istimewa

batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Jamhur Ismail mulai enggan terbuka soal perkembangan rencana pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepri. Mantan Perwira TNI Angkatan Darat (TNI AD) tersebut.

Ketika ditanya mengenai komitmennya yang akan menjadikan labuh jangkar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kepri pada April ini? Mengenai hal itu, Jamhur hanya mengatakan aman.

“Yang jelas amanlah,” ucap Jamhur singkat saat menjawab pertanyaan media usai rapat evaluasi, Senin (15/4) lalu di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Terpisah, Legislator Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah menagih janji Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri soal pengelolan labuh jangkar di Provinsi Kepri. Karena sudah bulan April 2019, sektor tersebut belum kunjung masuk dalam kas daerah.

“Belum lama ini, Kadishub Kepri sudah sesumbar di media, bahwa labuh jangkar akan dalam kas daerah pada April ini. Kenyataanya, penerapan tersebut masih belum kunjung dilakukan,” ujar Irwansyah.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menegaskan, sektor labuh jangkar menjadi salah satu komponen pendapatan yang sudah masuk dalam struktur APBD Kepri tahun ini. Ia berharap persoalan ini, menjadi atensi khusus Gubernur Kepri, Nurdin Basirun bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Persoalan ini harus ada kejelasannya. Karena pengelolaan labuh jangkar adalah upaya kongkrit untuk mendapatkan tambahan pendapatan,” tegas Irwansyah.

Pria yang merupakan Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kepri tersebut menambahkan, untuk menunggu terbitnya Undang-Undang (UU) Daerah Kepulauan tentu masih membutuhkan waktu. Memang akan terjadi peningkatan kekuatan keuangan daerah.

“Pengelolaan labuh jangkar adalah suatu keharusan. Apalagi kita sudah diberikan kewenangan untuk mengelola ruang laut 0-12 mil,” tutup Irwansyah.

Belum lama ini, Jamhur mengatakan sektor labuh jangkar ditargetkan memberikan kontribusi bagi PAD Kepri pada April 2019. Menurut Jamhur, saat ini pihaknya tengah melakukan tentang Peraturan Gubernur (Pergub) Labuh Jangkar dalam wilayah 0-12 mil.

“Pergub Labuh Jangkar adalah sebagai aturan teknis dari Peraturan Daerah (Perda) Retrebusi,” ujar Jamhur Ismail.

Menurut Jamhur, sasaran sosialiasi adalah agen pelayaran, dan syahbandar. Selain itu adalah Kementerian Perhubungan, serta legalisasi dan analisis pemberlakuan Pergub ke Kementerian Hukum dan HAM. Dijelaskannya, langkah tersebut dilakukan sebelum Pemprov mengalola ruang laut 0-12 mil.

“Sesuai dengan permintaan Pak Gubernur, agar sebelum diberlakukan perlu disosialisasikan. Karena Pak Gubernur tidak ingin ada berbenturan dengan regulasi lainnya,” jelas Jamhur.

Lebih lanjut katanya, keinginan untuk mengelola jasa labuh jangkar ini juga telah melalui kajian dan permintaan Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Adanya pendapat hukum dari kedua lembaga tersebut, tentu memperkuat posisi Kepri untuk mengelola labuh jangkar,” jelasnya lagi.

Masih kata Jamhur, setelah proses sosialisasi Pergub tuntas. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pemungutan retribusi jasa labuh jangkar sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2017 tentang Retribusi Daerah.

Disebutkan Jamhur, daerah pertama pemberlakuan retribusi jasa labuh dan sewa perairan, yang mulai diberlakukan April 2019 nti adalah wilayah Galang dan Nipah di Batam.Teknisnya akan dilakukan sebagaimana pengenaan PNBP yang dipungut oleh KSOP.

“Yang mungut dan menyetorkan ke Kas Negara adalah agen kapal, pihak Syahbandar hanya mengeluarkan struk, setelah bukti pelunasan dari Bank diperoleh,” tutup Jamhur.(jpg)

Loading...