Kepala Biro Administrasi Pembangunan (BAP) Pemprov Kepri, Aries Fhariandi.F.Jailani / Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Biro Administrasi Pembangunan (BAP) Provinsi Kepri, Kepala Biro Administrasi Pembangunan (BAP) Pemprov Kepri, Aries Fhariandi mengatakan, progres kegiatan dekosentrasi dan tugas pembantuan terus digesa oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia optimis, serapan anggaran kegiatan terlaksana dengan baik.

“Berdasarkan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan (SIPP), progres dekonsentrasi dan tugas pembantuan cukup menjanjikan,” ujar Aries Fhariandi, Selasa (16/4) di Tanjungpinang.

Loading...

Disebutkannya, ada 17 OPD yang bertanggungjawab terhadap kegiatan dekosentrasi. Adapun pagu anggarannya adalah sebesar Rp85 miliar. Menurut Aries, serapan anggarannya adalah sebesar 9,07 persen atau Rp7,7 miliar.

“Sedangkan kegiatan tugas pembantuan dari alokasi yang sudah masuk ke Kepri adalah Rp24 miliar, sudah terserap 8,01 persen atau sebesar Rp1,9 miliar,” jelas Aries.

Mantan Pejabat Karimun tersebut juga mengatakan, ada tiga OPD yang mengelola tugas pembantuan di lingkungan Pemprov Kepri. Sedangkan satu lainnya berada di tingkat II. Ia berharap, serapan pada triwulan II nanti sudah semakin baik.

“Setelah ini, kami juga akan melakukan rapat evaluasi penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa di Provinsi Kepri,” tegas Aries.

Ditambahkannya, terkait progres APBD Kepri 2019, Pemprov Kepri juga sudah melakukan evaluasi. Adapun hasilnya adalah, realisasi fisik adalah sebesar 12,42 persen. Sedangkan capaian keuangan pada angka 10,55 persen.

“Proses lelang kegiatan terus berjalan. Dari laporan Biro Layanan Pengadaan (BLP) lelang kegiatan strategis terus digesa,” tutup Aries Fhariandi.

Pada Senin (15/4) lalu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah mengatakan, masih rendahnya serapan APBD Kepri disebabkan karena lambannya proses pelaporan dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) oleh masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Kepri.

Lebih lanjut katanya, lambannya progres serapan fisik tersebut, juga dipengaruhi proses penginputan paket pelelangan fisik di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Apalagi ada aturan dalam Perpres 16 tahun 2018 yang mengatur bila proses penginputan itu dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Kalau di Pekerjaan Umum baru dua kegiatan strategis yang berjalan. Saat ini adalah delapan kegiatan yang hampir tuntas proses lelangnya,” jelas Arif Fadillah.(jpg)

Loading...