Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhammad Zaini. F.Peri Irawan / Batam Pos

batampos.co.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang menginvestigasi tiga laporan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan selama masa tenang. Pelanggaran pidana yang dilaporkan berupa dugaan money politic atau politik uang.

Bawaslu juga telah melakukan gelar perkara terkait pelanggaran Pemilu yang diduga dilakukan oleh tiga Calon Legislatif (Caleg) dari dua partai politik (parpol).

Loading...

“Kami akan surati dan memintai keterangan kepada pihak yang terlibat dugaan tersebut,” kata Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Zaini, di kantor Bawaslu Kota Tanjungpinang, Senin (22/4).

Jika terbukti melakukan pelanggaran, Caleg dapat dijerat pasal 523 ayat 2, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dengan ancaman pidana 3 tahun penjara dan denda Rp36juta. “Sesuai Undang-undang, jika terbukti akan didiskualifikasi,” jelas Zaini.

Di tempat yang sama, Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Ali mengatakan, pihaknya telah memiliki bukti yang cukup berupa uang, kartu caleg dan pihak yang menerima dan pemberi uang.

“Proses penyelidikan maksimal 14 hari. Setelah itu akan diketahui hasilnya,” kata Kasat.

Sebelumnya diketahui, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menangkap empat orang yang diduga terlibat money politic atau politik uang di Perumahan Bukit Bukit Raya, Jalan Ganet, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Selasa (16/4) malam.

Petugas juga menyita barang bukti beberapa amplop dari tangan satu oknum Rukun Tetangga (RT) dan tiga orang koordinator lapangan (Korlap) dari salah seorang Caleg. (odi)

Loading...