Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Muhammad Dali.F.Istimewa

batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Muhammad Dali mengatakan salah satu jawaban untuk mengatasi kekacauan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah dengan menerapkan sistem zonasi secara menyeluruh. Ia berharap, persoalan PPDB tahun lalu tidak terulang kembali.

“Tahun Ajaran (TA) 2019 ini adalah tahun perdana saya sebagai Kadisdik Provinsi Kepri. Tentu persoalan yang terjadi sebelumnya, menjadi cerminan bagi saya, “ujar Muhammad Dali menjawab pertanyaan media, Selasa (23/4) lalu di Tanjungpinang.

Loading...

Ditegaskan Dali, menyiasati persoalan tersebut, pihaknya akan melakukan perubahan sistem penerimaan PPDB pada TA 2019 ini. Diakuinya proses PPDB 2018 lalu ada beberapa kekacauan. Menurut Dali, dari pemataan masalah yang sudah dilakukan, persoalan terjadi dibeberapa daerah saja. Seperti Tanjungpinang, Karimun dan Batam.

Mantan Kepala Bidang SMK tersebut berharap, orang tua murid punya mainset bahwa semua sekolah adalah sama. Karena yang membedakan adalah kemampuan guru dan kecakapan pelajar dalam menerima pelajaran.

“Tidak ada lagi istilah sekolah favorit atau unggulan. Karena semua tergantung pada kecakapan guru dan kemampuan pelajar untuk menerimanya, “tegas Dali.

Menyadari hal itu, Disdik Kepri akan melakukan peningkatan kecapakan guru baik itu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Sekolah Menengah Atas (SMA). Bahkan, untuk guru SMK mendapatkan atensi khusus sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK untuk meningkatkan daya saing dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Untuk menuntaskan kekacauan PPDB khususnya, kami sangat mengharapkan kersama para orang tua tentunya. Karena jika kita semua tertib, maka persoalan yang sama tidak akan terulang kembali,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut kata Dali, pihaknya sudah membuat perhitungan bahwa jumlah siswa baru TA 2019 mendatang akan terjadi peningkatan dibandingkan tahun ini. Meskipun demikian, daya tampung sekolah tetap menjadi prioritas yang dikerjakan pada tahun 2018. Seperti penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) disejumlah sekolah.

Disebutkannya, di Batam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 23 dan 24 Batam akan dilanjutkan pada 2019 ini. Dali berharap, meskipun belum tuntas, tetapi bisa ditempati pada tahun depan. Sehingga proses belajar mengajar tidak lagi menggunakan fasilitas SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Batam.

“Sedangkan SMA Negeri 5 Karimun juga diupayakan melakukan penerimaan PPDB lewat TA 2019 nanti. Karena sudah ada 9 ruang belajar yang tersedia. Tetapi proses pembangunan tetap dilanjutkan,” papar Dali.

Ditanya mengenai adanya statmen Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara (TJA) yang menegaskan akan menggelar rapat kerja bersama Disdik sebelum dibukanya PPDB TA 2019? Mengenai hal itu, pria yang pernah menjadi Kepala Sekolah tersebut menjawab siap memberikan penjelasan.

“Kita tentunya akan terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan. Yang jelas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah membuat teraju, tentang mekanisme PPDB,” tutup Dali.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara (TJA) memastikan akan menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri sebelum dibukannya pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mencegah jangan sampai kekacauan tahun lalu terulang kembali.

“Untuk mencegah sengkarut PPDB tak berulang kembali, kami akan melakukan Raker bersama Disdik segera mungkin,” ujar TJA.

Legislator Partai Golkar tersebut menegaskan, lewat rapat kerja itu nanti, akan didapat metode sesuai untuk diterapkan pada PPDB tahun ini. Diakuinya, belum semua daerah di Kepri dapat menerapkan sistem zonasi. Pria yang merupakan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kepri tersebut menegaskan, persoalan lain yang perlu disiasati adalah jangan sekolah swasta turut tergilas, dengan eskspansi sekolah negeri yang dibuat Pemerintah Daerah.

“Menjaga keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta tentu bukan perkara mudah. Kami juga tidak ingin, ada sekolah swasta yang tergilas, karena hadirnya sekolah negeri,” tegas TJA.(jpg)

Loading...