Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Tirta Kepri, Syamsul Bahrum. F.Istimewa

batampos.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Tirta Kepri, Syamsul Bahrum mengatakan penetapan Direktur PDAM defenitif masih menunggu rampungnya proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sekarang ini, namanya sudah berada ditangan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

“Proses audit belum tuntas. makanya pengumuman Direktur PDAM tak bisa sejalan dengan PT. Pembangunan Kepri, meskipun tahapan seleksinya sejalan, “ujar Syamsul Bahrum, Senin (23/4) lalu di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Loading...

Pria yang merupakan Asisten II Pemprov Kepri tersebut, tentu banyak pekerjaan rumah yang harus menjadi atensi. Menurutnya, beberapa pelayanan terkendala, karena adanya gangguan-gangguan teknis.

“Semoga proses auditnya cepat tuntas, sehingga Gubernur bisa menetapkan Direktur terpilih, “tegas Syamsul Bahrum.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga mendesak Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk segera menyelesaikan proses seleksi Direksi PDAM Tirta Kepri. Karena jabatan defenitif perusahaan tersebut sudah setahun kosong.

“Kita mendesak Pak Gubernur untuk segera menetapkan direksi terpilih. Karena sudah lama prosesnya tak kunjung tuntas, “ujar Ade Angga.

Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan persoalan kebutuhan dasar air adalah masalah kelasik yang tak kunjung tuntas. Karena sumber air tersedia bagi kebutuhan Tanjungpinang sangat terbatas.

“Masih banyak rumah tangga dan kantor yang belum tersentuh pelayanan air bersih. Sehingga mengandalkan sumur biasa dan sumur bor yang penuh resiko, “tegas Ade Angga.

Lebih lanjut, pria yang merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Tanjungpinang itu juga mengharapkan Pemerintah Provinsi Kepri yang bertanggungjawab terhadap penyediaan infrastruktur perairan bisa mencarikan solusi jangka panjang bagi pemenuhan kebutuhan air di Tanjungpinang.

“SWRO yang diharapkan dapat membantu kebutuhan air sebagian masyarakat Tanjungpinang juga tidak maksimal.

Mantan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kepri itu juga menyebutkan, dari informasi yang didapat pihaknya, ada 6.000 rumah tangga dan kantor yang masuk dalam waiting list atau daftar tunggu PDAM Tirta Kepri.

“Atas dasar itulah, persoalan ini harus menjadi atensi. Artinya harus ada solusi jangka panjang bagi pemenuhan kebutuhan air bersih di Tanjungpinang, “jelas Angga.

Ditegaskan Angga, karena PDAM dibawah kendali Pemprov Kepri, pihaknya mendesak segera dilakukan peremajaan jaringan. Karena Banyak pipa yang berada di badan jalan dan parit. Tentu ini menjadi persoalan yang harus segera diatasi. Bahkan tingkat kebocoran juga tinggi, sehingga berimbas pada rusaknya infrastruktur jalan.

“Jika dihitung-hitung ratusan meter jalan rusak, karena disebabkan adanya kebocoran pipa yang berada di badan jalan, “tutup Angga.(jpg)

Loading...