Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kepri terhadap pelaksanaan APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2018 lalu. F. Humas DPRD kepri untuk Batam Pos

batampos.co.id – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kepri, mengkritik Pejabat Pemprov Kepri yang malas hadir sidang parpurna.

Apalagi pada pandangan akhir Pansus LKPJ, hanya sejumlah pejabat Pemprov Kepri yang hadir mendengarkan rekomendasi atau catatan strategis DPRD Kepri terhadap pelaksanaan APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2018 lalu.

Loading...

“Salah satu catatan yang kami berikan adalah mengenai malasnya Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri dalam menghadiri sidang paripurna. Apalagi pada sidang LKPJ ini,” ujar Ketua Pansus LKPJ APBD 2018, Ruslan Kasbulatov, Senin (13/5) di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang.

Menurut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) tersebut, selain persoalan kinerja pejabat Pemprov, Pansus juga menyoroti berbagai persoalan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah. Diantaranya adalah rekomendasi penuntasan permasalahan aset-aset kantor penghubung khususnya kendaraan yang menurut pansus sampai sekarang belum ada penyelesaian.

“Banyak aset-aset kantor penghubung yang dikuasai dan dimanfaatkan para pihak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persoalan ini harus dituntaskan secara transparan,”tegas Ruslan.

Legislator Komisi I DPRD Kepri tersebut juga mengatakan, berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh pansus kepada Biro Umum, mereka mengklaim barang milik daerah atau aset di lingkungan Sekretariat Daerah terjamin 100 persen. Pansus justru menilai, apa yang  diklaim oleh Biro Umum itu tidak tepat. Karena menurutnya, sesuai Permendagri 16 tahun 2016 pengamanan aset daerah adalah pengamanan administrasi, fisik, dan hukum.

“Jadi apa yang diklaim Biro Umum hanya sebagian kecil saja dari pengamanan administras. Atas permasalahan tersebut DPRD merekomendasikan kepada gubernur untuk segera mengambil tindakan tegas,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Iskandarsyah Ketua Fraksi PKS-PPP mengatakan, rekomendasi yang diberikan Pansus LPKJ APBD setelah menyaring masukan-masukan dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kepri. Anggota Komisi II DPRD Kepri tersebut menyatakan kecewa dan menyayangkan banyak OPD yan tidak datang ke sidang paripurna istimewa LKPJ tahun 2018.

“Sebagai bentuk tanggungjawab ditunjuk sebagai kepala OPD dan pertanggungjawaban atas uang rakyat yang digunakan, sebaiknya mereka wajib hadir,” ujar Iskandarsyah.

Ditegaskannya, jangan rekomendasi  DPRD Kepri ini dianggap sebagai angin lalu saja. Banyak sekali rekomendasi strategis hampir untuk semua OPD yang ada di lingkungan Pemprov Kepri. Namun kenyataannya yang hadir yang empat kepala OPD, yakni Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Kesbangpol,  Pariwisata dan Pemberdayaan Perempuan.  Sedangkan kepala OPD lainnya tidak nampak batang hitung mereka.

“Kita ingin uang APBD yang notabanenya dari rakyat yang telah digunakan harus tanggungjawab. Minimal mendengarkan langsung rekomendasi dari Pansus DPRD,” tegas Iskandarsyah.

Menurut Iskandarsyah, setiap uang APBD harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan,  peningkatan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan tapi masih belum mampu meningkat secara optimal. Apalagi belakangan ini, angka pengangguran terbuka di Provinsi Kepri terus meningkat. Sementara lapangan pekerjaan semakin sempit.

“Kami berharap ini menjadi perhatian Gubernur. Baik melakukan pembinaan diinternal, dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan,” tutup Iskandarsyah.(jpg)

Loading...