Komisioner KPU Provinsi Kepri, Priyo Handoko. F.Istimewa

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri melakukan rasionalisasi kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri priode 2021-2026 mendatang. Karena angka Rp81 miliar dinilai terlalu besar.

“Mengenai kebutuhan anggaran Pilkada Kepri memang belum ada keputusan. Karena kebutuhan yang kita ajukan sebesar Rp81 miliar, diminta dilakukan rasionalisasi kembali,” ujar Komisioner KPU Provinsi Kepri, Priyo Handoko, kemarin di Tanjungpinang.

Menurut Priyo, angka tersebut diluar anggaran pengawasan Pilkada yang dibutuhkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri. Karena selain untuk penyelenggaran Pilkada ada juga keamanan yang turut membutuhkan anggaran.

“Pemprov Kepri berdalih dengan terbatasnya anggaran, sedangkan di 2020 mendatang banyak pembangunan infrastruktur yang harus dikerjakan,” jelas Priyo.

Ditambahkan Priyo, pihaknya beberapa hari kedepan akan melakukan penyesuaian atau rasionalisasi diinternal KPU Provinsi Kepri. Apabila sudah ada gambaran, akan melakukan rapat koordinasi lagi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri.

Ditanya kapan tahapan Pilgub Kepri dimulai? Mengenai hal itu, mantan jurnalis Jawa Pos tersebut belum bisa memberikan kepastian. Karena hampir semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak masih menunggu terbitnya Peraturan Mendagri (Permendagri) tentang Pilkada serentak 2020.

“Memang ada wacana pemilihan dimajukan pada September 2020. Jika itu terjadi, maka tahapan Pilkada akan digelar pada Februari 2020. Karena sampai hari H, tahapan harus tuntas dalam delapan bulan. Proses itu diluar sengketa Pilkada,” tutup Priyo.

Sementara itu, Ketua TAPD Pemprov Kepri, TS Arif Fadillah menilai menilai usulan tersebut terlalu besar, dan dikhawatirkan akan membebani APBD Provinsi Kepri 2020. Atas dasar itu, pihaknya meminta KPU melakukan rasionalisasi kembali untuk kebutuhan Pilkada Kepri nanti.

“Angka Rp81 miliar itu lumayan (besar) juga kan. Sementara kemampuan keuangan kita juga terbatas. Apalagi belum termasuk pengawasan dan pengamanan,” ujar Arif, kemarin.(jpg)