Kasi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri, Ali Rahim. F.Yusnadi / Batam Pos

batampos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri kembali melakukan pemeriksaan terhadap lima tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Natuna senilai Rp 7,7 miliar.

Adapun lima tersangka yang terlibat kasus tersebut yakni mantan Bupati Natuna, Ilyas Sabli dan Raja Amirullah, mantan Sekda Natuna Syamsurizon, mantan Sekwan Makmur serta mantan Ketua DPRD Natuna Hadi Candra.

Kasi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri, Ali Rahim mengatakan, penyidik pidana khusus (pidsus) saat ini masih melakukan pemeriksaan tersangka.

“Rabu kemarin, tersangka diperiksa penyidik,” kata Ali tanpa menjelaskan siapa saja tersangka yang diperiksa, Kamis (13/6).

Pihaknya, kata Ali, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, sebab kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. “Akan kami kabari perkembangan selanjutnya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kelima pejabat tersebut, telah ditetapkan sebagai tersangka pada 31 September 2017 lalu. Namun lima tersangka tidak ditahan oleh penyidik.

Dalam kasus tersebut, ditemukan bukti pengalokasian dan pencairan dana tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna sejak 2011 hingga 2015. Pengalokasian tunjangan tersebut telah dilakukan Pemkab Natuna sesuai dengan Surat Kkeputusan (SK) dua Bupati atas suruhan Ketua DPRD Natuna.

Adapun besaran tunjangan yang diperoleh unsur pimpinan, yakni Ketua DPRD Natuna Rp14 juta per bulan, Wakil Ketua DPRD Rp13 juta per bulan, sedangkan anggota DPRD masing-masing menerima  Rp12 juta per bulan.

Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 KUHP. (odi)

Loading...