Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul buka bimbingan dan penyuluhan LKPM, Jumat (14/6). F.Humas Pemko Tanjungpinang untuk Batam Pos

batampos.co.id – Sebanyak 150 orang pelaku usaha Tanjungpinang, ikut bimbingan dan penyuluhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online yang ditaja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Hotel Comforta, Jum’at (14/6).

Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul mengatakan melalui upaya pembinaan dan pemberian bimbingan serta penyuluhan LKPM online itu, seluruh peserta dapat langsung mempraktekkan tata cara penyampaian LKPM online sebagaimana kewajibannya dan secara bertahap terus disosialisasikan kepada pelaku usaha lainnya.

Loading...

“Baik yang menyangkut pelayanan perizinan terpadu secara elektronik maupun penyampaian laporan kegiatan usahanya secara online,” kata Syahrul.

Dijelaskan Syahrul, penyampaian layanan LKPM secara daring (online) ini telah dibuka sejak Desember 2017 lalu dan pada tahun 2019 kembali mendapatkan bimbingan dan penyuluhnan langsung dari narasumber yang berkompeten dibidangnya.

“Selama dua tahun ini perkembangan kondisi investasi dan penanaman modal di Kota Tanjungpinang berjalan dengan baik,” sebutnya.

Sejalan dengan perkembangan nilai investasi yang ada, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang sesuai dengan misi yang telah ditetapkan untuk periode 2018-2023 yaitu melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan.

“Tentunya telah merumuskan pola sasaran dan indikator utama untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan investasi,” lanjut Syahrul.

Pelaksana tugas (Plt) DPMPTSP Kota Tanjungpinang, Muhammad Ikhsan mengatakan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan dan sosialisasi kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

“Tersedianya tata perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh penanaman modal,”tambahnya.

Kegiatan penyuluhan LKPM online itu diikuti 150 pelaku usaha yang terdiri dari sektor pekerjaan umum 11 usaha, sektor perdagangan 36 usaha, sektor pariwisata 44 usaha, sektor energi dan sumber daya mineral dua usaha, sektor perindustrian 16 usaha, sektor perhubungan 13 usaha, sektor jasa 26 usaha dan asosiasi properti dua organisasi.

“Melalui koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta perusahaan penanaman modal, dapat mewujudkan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutupnya. (cr2)

Loading...