Sejumlah Kepala OPD sibuk dengan gadget ketika mengikuti sidang paripurna beberapa waktu lalu. F.Jailani / Batam Pos

batampos.co.id – Sidang Paripurna penyampaikan laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepri terhadap pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (LHP BPK-RI) tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, Senin (17/6) berjalan tidak sesuai harapan. Pasalnya sejumlah fraksi kecewa, lantaran banyaknya Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri yang absen.

Sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak tersebut, hanya dihadiri oleh lima kepala OPD. Mereka adalah Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud), Yerry Suparna, Kepala Biro Ekonomi, Herry Herianto, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Firdaus, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Tagor Napitupulu, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan Haryono.

Tudingan kekecewaan tersebut dilontarkan oleh Anggota Fraksi Golkar, Asmin Patros. Menurutnya, dalam LHP BPK RI itu ada sejumlah catatan kepada beberapa OPD Pemprov Kepri mengenai penggunaan anggaran yang kurang benar. Oleh karena itu, seharusnya seluruh OPD wajib hadir dalam laporan mengenai LHP ini. Namun, kenyataannya para kepala OPD inu malah tidak hadir dalam paripurna yang sangat penting ini.

“Terutama OPD yang mendapat catatan. Ini menunjukkan tidak ada kesungguhan para kepala Kepala OPD untuk memperbaikinya. Tentu ini sangat kita sayangkan, padahal beberapa waktu lalu juga sudah singgung persoalan ini,” ujar Legislator Komisi II tersebut.

Ditegaskan Asmin, rendahnya kehadiran Kepala OPD ini tidak hanya pada saat paripurna. Namun, juga ditunjukkan pada rapat pansus dan komisi. Seharusnya, untuk membahas persoalan penting, rapat pansus atau pun komisi harus dihadiri para Kepala OPD.

“Kepada pimpinan sidang, keberatan ini hendakanya dimasukkan dalam berita acara persidangan. Sehingga menjadi catatan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur,” tegas Asmin.

Sentilan yang sama juga disampaikan Anggota Fraksi Demokrat Plus, Onward Siahaan. Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, rapat-rapat komisi yang dilaksanakan belakangan ini bisa dikatakan tidak maksimal. Hal itu dikarenakan banyak kepala OPD yang tidak hadir dengan alasan ikut Gubernur keluar daerah. Dikatakannya, kegiatan keluar daerah ini memang cukup bagus untuk menampung aspirasi masyarakat. Namun apakah perjalanan dinas keluar daerah itu benar-benar menyerap aspirasi masyarakat.

“Betul-betul menyerap aspirasi masyarakat atau hanya kampanye. Ini harus diperjelas. Karena kalau kunjungan yang bagus itu harus langsung direalisasikan. Sekarang kita lihat keadaannya malah tidak sesuai,” katanya.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, persoalan ini sudah sangat sering disampaikan saat paripurna sebelumnya. Namun protes serta catatan yang diberikan DPRD seolah tidak digubris oleh Pemprov Kepri. Ditegaskannya, seharusnya rapat paripurna dihadiri paling tidak 80 persen kepala OPD. Agar, setiap keputusan yang diambil dapat diketahui bersama oleh instansi yang terkait.

“Ini seolah-olah apa yang kita lakukan disini sudah OK. Padahal ini sangat penting. Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan memberikan atensi terhadap persoalan ini,” tegas Jumaga Nadeak.(jpg)