Ketua Komisi I DPRD Kepri, Abdul Rahman.F.Istimewa

batampos.co.id – Ketua Komisi I DPRD Kepri, Abdul Rahman mendesak Gubernur Kepri, Nurdin Basirun membuat kebijakan tegas terhadap pejabat-pejabat yang terjerat dalam penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba). Padahal Gubernur sudah menegaskan, pejabat yang terlibat korupsi dan narkoba sanksinya adalah dipecat secara tidak hormat.

“Harus ada sanksi tegas bagi pejabat yang terlibat narkoba. Karena Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelayan masyarakat. Seharusnya memberikan contoh yang baik kepada publik,” ujar Abdurrahman, Selasa (18/6) di Tanjungpinang.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan, beberapa waktu lalu juga ada Kepala Bidang (Kabid) yang terlibat narkoba. Namun dari informasi yang didapat, hanya menjalani rehabilitasi saja. Kemudian kembali bekerja sebagai ASN lagi. Sehingga persoalan ini, menjadi referensi bagi pejabat yang lain.

“Sebagai efek jera bagi ASN yang lain, pemecatan adalah sanksi yang ideal. Karena ini juga menyangkut disiplin dan kinerja pejabat,” tegas Abdul Rahman.

Lebih lanjut katanya, Ia memberikan aperiasi kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang diawal kepemerintahannya rajin melakukan tes urine. Atas dasar itu, ia mengharapkan Gubernur kembali melakukan tindakkan yang sama. Sehingga bisa mencegah pejabat yang lain terkontaminasi oleh narkoba.

“Cek urine harus lebih tegas lagi, jangan sampai ada pejabat ataupun ASN yang mangkir. Sehingga bisa diketahui, pejabat atau ASN yang terindikasi menggunakan narkoba,” tegasnya lagi.

Kepala Inspektorat Provinsi Kepri, Mirza Bachtiar, membenarkan kabar tersebut. Menurut Mirza, pihaknya akan meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri untuk menerbitkan surat pemberhentian sementara. Karena sanksi yang diberikan setelah adanya keputusan hukum tetap (inkrah).

“Proses hukum masih berjalan, sanksi beratnya tentu setelah berkekuatan hukum tetap,” tegas Mirza Bachtiar, kemarin.

Pada April 2018 lalu, Kepala Bidang Pertambangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Kepri, Budi Setiawan yang terlibat dalam penggunaan narkoba. Namun mantan Pejabat Karimun tersebut hanya menjalani rehabilitasi, bukan dicepat sebagai ASN.

Berikut pada 13 Mei 2019, Kepala Seksi (Kasi) Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Kepri, Roma Ardadan yang ditangkap, karena terlibat dalam perdagangan narkoba internasional. Saat ini, Roma Ardadan tengah menjalani proses hukum di Provinsi Jambi. Kemudian, pada Minggu (16/6) lalu, Kasubag Perencanaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri, Febi Rama yang ditangkap pesta narkoba bersama, Honorer DPRD Kepri, dan dua ASN Badan Pemasyarakatan (Bapas) Tanjungpinang.

“Benar, ada dua anggota kita yang turut diamankan,” ujar Humas Kanwil Kumham Kepri, Rinto menjawab pertanyaan koran ini, kemarin.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun pernah menegaskan, tidak ada ampunan bagi Pejabat Pemprov Kepri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Menurut Gubernur, Narkoba dan Korupsi adalah musuh negara yang harus dibasmi.

“Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepri yang terlibat dengan zat perusak ini, baik itu sebagai penggunaan ataupun pengedar, konsekuensinya adalah diberhentikan,” ujar Gubernur Nurdin.

Ditegaskan Gubernur, pihaknya gencar melakukan tes urine terhadap seluruh ASN Kepri adalah upaya untuk menjadikan Pemprov Kepri bebas dari narkoba. Bahkan bagi yang belum tes, disurati untuk mendatangi Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepri.

“Perbuatan fatal yang bertentangan dengan hukum, harus menerima konsekuensi yang diberikan,” tegas politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kepri tersebut.(jpg)