Kepala DPKP Provinsi Kepri, Muhammad Yusrial Mahyuddin. F.Istimewa

PRO PINANG – Ratusan rencana pembangunan melalui pokok pikiran (pokir) 45 Anggota DPRD Kepri yang berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Provinsi Kepri masih belum jalan sampai saat ini. Kepala DPKP Provinsi Kepri, Muhammad Yusrial Mahyuddin mengatakan keterlambatan ini disebabkan ada perubahan regulasi.

“Kegiatan-kegiatan pembangunan melalui Penunjukkan Langsung (PL) akan mulai pekan ini. Karena sistemnya berbeda dengan tahun yang lalu,” ujar Muhammad Yusrial Mahyuddin, Selasa (18/6) lalu di Tanjungpinang.

Mantan Pejabat Kabupaten Karimun tersebut menjelaskan, PL yang berasal dari pokok pikiran dewan harus tetap tayang ke Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Kemudian juga harus melewati pemunguman di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepri.

“Perubahan sistem inilah yang membuat pelaksanaan kegiatan sedikit tertunda. Namun karena sudah disepati, tentu kegiatan yang ada akan tetap terlaksana,” tegas pria yang akrab disapa Mahyuddin tersebut.

Menurut Mahyuddin, ada ratusan kegiatan yang bersumber dari pokir dewan. Besaran kegiatannya bervariasi, yakni mulai Rp100 juta sampai Rp400 juta. Disebutkannya, semua rencana kegiatan tersebut sudah tayang dalam SIRUP Pemprov Kepri. Kegitannya, mayoritas adalah semenisasi dan peningkatan jalan.

“Kita juga akan memberikan penjelasan ke mitra di DPRD Kepri. Apa yang menjadi kendala, sehingga kegiatan yang sudah disepakati terlambat terlaksana,” jelas Mahyuddin.

Sementara itu, Legislator Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan, bukan hanya kegiatan strategis yang belum banyak tuntas proses lelangnya. Kegiatan yang bersumber dari pokok pikiran dewan (pokir) yang berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga tak kunjung terlaksana.

“Semakin banyaknya kegiatan yang berjalan, tentu akan membantu perputaran ekonomi daerah. Namun kenyataanya, rencana pembangunan strategis juga belum banyak terlaksana. Yang kita lihat berjalan, hanya mega proyek Gurindam 12,” jelas Mantan Anggota DPRD Kota Batam tersebut.

Seperti diketahui, pokok-pokok pikiran dewan tersebut dirangkum melalui berbagai agenda, mulai dari studi banding, rapat dengar pendapat atau hearing. Selain itu adalah hasil turun ke lapangan atau reses hingga hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). (jpg)