Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun. F.Istimewa

PRO PINANG – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengaku kecewa dengan Pejabat Pemprov Kepri yang terlibat narkoba. Menurut Gubernur, pihaknya tidak akan memberikan toleransi dalam bentuk apapun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung narkoba.

“Beberapa kejadian penyalahgunaan narkoba ini, seharusnya memberikan efek jera bagi aparatur negara agar menjauhi barang haram tersebut,” ujar Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan media Asrama Haji, Tanjungpinang, Kamis (20/6).

Ditegaskan Gubernur, bagi pejabat yang terjerat narkoba sekarang ini, pihaknya menyerakan proses hukum sesuai dengan ketentuan berlaku. Apabila memang terbukti pelanggaran berat, maka akan sanksinya adalah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) sesuai dengan Undang-Undang ASN yang sudah ada.

Dijelaskan Gubernur, sebagai ASN, apalagi menyandang status pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Kepri, oknum tersebut seharusnya bisa bersikap profesional. Yakni, lebih mengedepankan pelayanan serta memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bukan malah mengonsumsi barang haram, sehingga memberikan citra buruk bagi Pemprov Kepri.

“Semua ada konsekuensinya, jika kita ingin mendapatkan yang baik, tentu ikuti aturan yang ada. Jika melanggar aturan, tentu berbagai macam sanksi menanti,” tegas Gubernur Nurdin.

Mantan Bupati Karimun tersebut mengaku, selama ini langkah preventif dalam memerangi narkoba di lingkungan Pemprov Kepri cukup getol dilakukan. Mulai dari sosialisasi, hingga pelaksanaan uji urine para ASN. Namun kenyataanya, tetap masih ada individu-individu yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba.

“Harus kita ingat, kita punya keluarga, anak, dan istri. Jangan sampai narkoba menghancurkan masa depan kita dan keluarga. Tentu kita berharap, setelah ini tidak ada lagi ASN ataupun pejabat lain yang menjadi korban narkoba,” tutup Gubernur Nurdin.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kepri, Abdul Rahman mendesak Gubernur Kepri, Nurdin Basirun membuat kebijakan tegas terhadap pejabat-pejabat yang terjerat dalam penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba). Padahal Gubernur sudah menegaskan, pejabat yang terlibat korupsi dan narkoba sanksinya adalah dipecat secara tidak hormat.

“Harus ada sanksi tegas bagi pejabat yang terlibat narkoba. Karena Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelayan masyarakat. Seharusnya memberikan contoh yang baik kepada publik,” ujar Abdul Rahman.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan, beberapa waktu lalu juga ada Kepala Bidang (Kabid) yang terlibat narkoba. Namun dari informasi yang didapat, hanya menjalani rehabilitasi saja. Kemudian kembali bekerja sebagai ASN lagi. Sehingga persoalan ini, menjadi referensi bagi pejabat yang lain.

“Sebagai efek jera bagi ASN yang lain, pemecatan adalah sanksi yang ideal. Karena ini juga menyangkut disiplin dan kinerja pejabat,” tegasnya.

Seperti diketahui, pada April 2018 lalu, Kepala Bidang Pertambangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Kepri, Budi Setiawan yang terlibat dalam penggunaan narkoba. Namun mantan Pejabat Karimun tersebut hanya menjalani rehabilitasi, bukan dicepat sebagai ASN.

Berikut pada 13 Mei 2019, Kepala Seksi (Kasi) Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Kepri, Roma Ardadan yang ditangkap, karena terlibat dalam perdagangan narkoba jaringan internasional. Saat ini, Roma Ardadan tengah menjalani proses hukum di Provinsi Jambi.

Kemudian, pada Minggu (16/6) lalu, Kasubag Perencanaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri, Febi Rama yang ditangkap pesta narkoba bersama, Honorer DPRD Kepri, dan dua ASN Badan Pemasyarakatan (Bapas) Tanjungpinang.(jpg)