Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara (TJA).F.Istimewa

PRO PINANG – Ketua Komisi IV DPRD Kepri yang membidani pendidikan, Teddy Jun Askara (TJA) menegaskan, bagi keluarga kurang mampu dan anak penyandang disabilitas harus diprioritaskan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK yang akan digelar pada 1 Juli 2019 mendatang. Menurut Teddy, Dinas Pendidikan (Disdik) harus intens melakukan sosiliasi dan simulasi.

“Didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbu) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB, sudah ada ketentuan tentang sistem zonasi. Namun secara spesifik didalam juga poin-poin penting yang harus diperhatikan,” ujar Teddy, Kamis (20/6) di Tanjungpinang.

Ketua Angkatan Muda (AMPG) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, poin yang dimaksudkan adalah, yang menjadi prioritas utama dan harus diperhatikan adalah anak yang kurang mampu dan penyandang disabilitas. Khusus masalah disabilitas, juga ada kreteria-kreteria yang sudah ditentukan.

“Mereka adalah kelompok yang masuk dalam 90 persen zonasi. Tetapi mereka wajib diprioritaskan oleh pihak sekolah. Apabila ada keluarga yang merasa masuk dalam golongan ini, namun tidak diterima laporkan ke DPRD Provinsi Kepri,” tegas Teddy.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kepri itu juga mengatakan, disisa waktu yang ada menjelang dibukannya PPDB secara online, Disdik Kepri sebaiknya melakukan simulasi dan sosialiasi. Jangan sampai kekacauan PPDB Tahun 2018 terulang kembali.

“Tahun website PPDB sempat down. Jangan sampai tahun mengalami masalah yang sama. Selain itu juga harus menyediakan rencana alternatif, ketika proses online bermasalah,” jelas Teddy.

Belum lama ini, Kepala Disdik Kepri, Muhammad Dali mengatakan tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran (TA) 2019/2020 akan dimulai pada 1 Juli 2019 mendatang. Menurut Dali, PPDB Sekolah Menengah Atas (SMA) menggunaan sistem zonasi, sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bebas.

“Penerapan sistem tersebut mengacu dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbu) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Semua pihak harus menghormati keputusan yang sudah ada,” ujar Muhammad Dali.

Mantan Kepala Bidang SMK Disdik Kepri tersebut menjelaskan, ketentuan zonasi adalah sebanyak 90 persen. Lima persen diperuntukan bagi jalur berprestasi, kemudian lima persen lainnya untuk perpindahan orang tua yang pindah tugas. Disebutkan Dali, kreteria penilaian indikator adalah berbasis jarak yang diukur dengan Global Positioning System (GPS) yang ada dalam sistem PPDB Online.

“Sistem ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengatasi sengkarut PPDB tahun lalu. Karena tidak ada parameter lain, selain jarak,” tegas Dali.

Masih kata Dali, dalam sistem ini nanti, jika identitas pendaftar berbeda dengan tempat tinggal sekarang, harus diperkuat dengan surat keterangan domisili. Ketentuan ini berlaku, bagi yang sudah menetap didaerah tersebut. Lebih lanjut katanya, saat mendaftaran nanti, orang tua bisa mengetahui mereka berada di zonasi mana. Khusus di Tanjungpinang, Kelurahan Bukit Cermin selain masuk Zonasi SMA Negeri 1 juga bisa di SMA Negeri 2.

“Untuk masalah zonasi ini, kita juga bekerjasama dengan pihak kelurahan dan Telkomsel. Telkomsel bertanggungjawab masalah jaringan onlinenya, sehingga tidak menimbulkan gejolak seperti tahun yang lalu,” tegasnya lagi.

Pria yang pernah menjadi Kepala Sekolah itu juga mengatakan, untuk jalur prestasi adalah dilihat dari nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)  yang nilai minimal 90 atau diambil dari nilai Ujian Nasional (UN) besar dari 85. Sehingga peserta bisa memilih, apakah mendaftarkan nilai USBN atau UN.

Kemudian adalah ditambah dengan prestasi, baik akademis maupun non akademis. Prestasi bisa menggunakan sertifikat Olimpiade Sain Nasional (OSN) atau pretasi non akademik lainnya. Seperti Olimpiadi Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).

“Skor serifikat setingkat Kabupaten/Kota 5, Provinsi 10, Nasional 15, Internasional 20. Sertfikat ini, dinilai memenuhi kreteria ketika dikeluarkan oleh Pemerintah,” jelas Dali.

Lebih lanjut, kata Dali, untuk kuatnya regulasi peneraman sistem zonasi ini, akan ditetapkan lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur, yakni mengenai Zonasi Provinsi Kepri. Adapun yang perlu diketahui orang tua murid adalah rombongan pelajar (Rombel) adalah 36 siswa.

“Khusus SMK akan diperkuat dengan ciri khas masing-masing jujuran. Sehingga akan terjadi penyesuaian jujuran disejumlah SMK,” jelasnya lagi.

Ditambahkan Dali, dengan terbatasnya daya tampung sekolah negeri, pihaknya mengharapkan kerjasama sekolah swasta untuk turut membantu Pemerintah Daerah (Pemda). Yakni, dengan tidak menerapkan biaya masuk sekolah yang tinggi. Karena yang menjadi keluhan masyarakat adalah persoalan tersebut.

“Memang secara tahap kita terus menambah Ruang Kelas Baru (RKB). Namun tetap saja, butuh dukungan dan kerjasama dari sekolah swasta,” tutup Dali.(jpg)